Dugaan Suap Ade Yasin Ke Oknum BPK, Hendra Tirtana : Bupati Menyuap Atau Memang Ditekan ?

0
155

Bogor | newskabarnegeri.com – Sudah genap satu minggu Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap Oknum Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, selain proses hukum berbagai pendapat masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor menjadi sorotan.

Tokoh Pemuda sekaligus Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bogor Hendra Tirtana juga ikut bersuara, dirinya menilai ada tanda tanya besar terkait kasus dugaan Suap Bupati Bogor Ade Yasin yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengingat sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menangkap dua auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, APS dan HF. Keduanya diduga telah meminta dan menerima uang ratusan juta rupiah dari puskesmas dan RSUD Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

“Dugaan penyuapan Bupati Bogor Kepada BPK perwakilan Jabar dan Uang Mingguan, apakah Bupati menyuap ataukah memang ditekan untuk menyerahkan uang dalam rangka WTP ?,” tutur Hendra, Rabu (04/05/2022).

Dirinya juga mempertanyakan Seberapa penting dan Efektifkah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk wilayah, apakah hanya dijadikan ajang pendapatan untuk BPK ?.

Baca Juga :  Operasi Terpadu KTMDU, Ingatkan Warga Membayar Pajak Kendaraan

“Opini BPK itu kan berdasarkan Undang-undang 15 Tahun 2004 adalah untuk pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penilaian Administrasi bukan penilaian hukum,” tutur Hendra.

Hendra juga menjelaskan yang Ia tahu ada 3 opini yang dapat dikeluarkan oleh BPK berdasarkan Undang-undang tersebut diantaranya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion; Opini Tidak Wajar atau adversed opinion; dan Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

“Kabupaten Bogor dengan luas wilayah yang ada, tentunya bagi Politisi yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati harus memiliki logistik dan pendanaan yang cukup besar, itu akan berefek pada praktek-praktek koruptif. Perlu pemecahan wilayah jika ingin Kabupaten Bogor menekan praktek koruptif tersebut,” tutur Hendra.

Disamping itu dirinya menyampaikan bahwa saat ini kita semua harus menghormati hukum dan ikuti proses hukum, terkait Kasus dugaan Suap Bupati Bogor kepada Oknum BPK yang ditangani KPK.

“Mari jaga Kabupaten Bogor dalam masa transisi seperti ini, bersama-sama menjaga kondusifitas apalagi berbagai opini sudah mulai banyak melebar dari kasus tersebut. Eratkan persatuan untuk Bogor lebih baik,” kata Hendra.

Baca Juga :  KPM & Masyarakat Bangun Ekonomi Lewat Kopi & Gula Aren

Dirinya juga mengingatkan bahwa, setiap pemimpin pasti memiliki program yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pemimpin tamak berasal dari rakyat yang rakus (Sujiwo Tejo),” kata Hendra mengutip ucapan tokoh budaya Sujiwo Tejo.

“Namun untuk saat ini mari kita beri Dukungan moril kepada semua dinas bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat, jangan sampai ditangkapnya Bupati membuat rasa was-was yang berakibat tersendatnya program dan pelayanan lainnya,” pungkas Hendra.(Rn)

Tinggalkan Balasan