Dapat Jajan Mingguan ?, Ini Kronologis Suap Ade Yasin Ke Oknum BPK

0
140

Jakarta | newskabarnegeri.com – Berawal dari keinginan Bupati Bogor, Ade Yasin kembali Mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jawa Barat Tahun 2022, berujung penetapan dirinya sebagai tersangka Suap kepada Oknum Pegawai BPK, Kamis (28/04/2022).

Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari menjelaskan bahwa BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa, untuk melakukan audit Pemeriksaan Interim atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 Kabupaten Bogor.

“Tim pemeriksa yang terdiri dari Anthon Merdiansyah (ATM), Arko Mulawan (AM), Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR) dan Winda Rizmayani (WR) ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek, diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” tutur Firli.

Sekitar Januari 2022 yang lalu diduga dilakukan kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan Ihsan Ayatullah (IA), Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor dan Maulana Adam (MA), Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, dengan tujuan mengondisikan susunan tim audit Interim.

Baca Juga :  Jembatan Paranje Longsor, Ini Keritikan Tokoh Masyarakat

“Ade Yasin menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer, selanjutnya Ade Yasin merespon dengan mengatakan ‘diusahakan agar WTP’,” tutur Firli.

Sebagai realisasi kesepakatan IA dan MA diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp. 100 Juta dalam bentuk Tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung.

“ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA dimana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu, jadi ada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan dibatalkan,” ucap Ketua KPK.

Firli juga menuturkan bahwa Proses audit dilaksanakan mulai dari Februari sampai dengan April 2022, dengan hasil rekomendasi diantaranya bahwa tindak lanjut, rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.

“Adapun temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan rute Kandang Roda – Pakansari dengan nilai proyek Rp. 94,6 M yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak,” ungkap Firli.

Baca Juga :  Sinergi Dengan PT LAPI ITB, Dirjen PFM Bahas Sistem Transaksi Hulu Hilir Bagi KPM

Firli juga mengungkapkan bahwa Selama proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali, oleh Ade Yasin melalui IA dan MA, kepada tim pemeriksa. “Diantaranya dalam bentuk uang Mingguan dengan besaran minimal Rp. 10 Juta, hingga total selama pemeriksaan telah diberikan uang tunai sebesar 1,9 Miliyar,” pungkas Firli. (Rn)

Tinggalkan Balasan