MPB Temukan Kejanggalan Bansos 4 Kecamatan di Kabupaten Bogor, Ini Daftarnya !

1
126

Bogor | newskabarnegeri.com – Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bogor ternyata masih menuai permasalahan, hal tersebut terjadi diantaranya dalam realisasi Program Sembako atau BPNT dan Bantuan Langsung Tunai (BST) Minyak Goreng yang saat ini masih berlangsung di seluruh Wilayah Kabupaten Bogor.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) Atiek Yulis Setyowati, S.H., menurutnya pembagian bansos migor (Minyak Goreng) yang secara cash melalui PT. Pos Indonesia ternyata masih dibuat celah oleh para oknum yang biasa merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

“Para oknum dibawah yang berbuat nakal temuan kami yaitu oknum agen e-Warong dan pastinya terorganisir dan masif,” tutur Atiek, Sabtu (16/04/2022).

Menurutnya Mereka memaksakan para KPM yang sudah menerima uang tunai untuk beli minyak goreng 1 dus seharga Rp. 300 Ribu sebesar yang mereka terima. “Ini jelas sangat merugika KPM karena dipaksakan dengan merek tertentu yang sudah oknum sediakan dan harga diatas harga pasar,” tegas Atiek.

Selain itu bantuan lain sebesar Rp. 200 Ribu untuk bulan April melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) makin parah kacaunya, hampir mayoritas dipaketkan, ada yang ancaman KPM akan dicoret dari daftar penerima bantuan jika tidak membeli dalam bentuk paketan yang sudah mereka siapkan.

“Ada yang sudah digesek kartunya terlebih dahulu dengan alasan pengecekan saldo oleh oknum RT-nya, ternyata sudah digesek di agen e-Warong oleh oknum RT-nya dan beberapa hari kemudian barang Sembako yang sudah dipaketkan baru bisa diambil di Agen e-Warong atau tempat tertentu yang dijadikan tempat transaksi atau agen e-Warong abal-aba atau jadi-jadian. Contoh sehari-hari jualan gado-gado tapi setiap bulan buat transaksi atau dijadikan agen e-Warong,” ujar Atiek.

Baca Juga :  Peringatan HUT RI Ala Penggalang & Penegak Pramuka

Atiek juga menyayangkan agen e-Warong abal-abal ini sebenarnya sudah diketahui semua bahkan oleh Itjen Kemensos, Dinsos, TKSK, bahkan Bank Mandiri, tapi hingga saat ini tidak adanya pencabutan sebagai Agen e-Warong.

“Seharusnya dengan kejadian berulang semua Agen e-Warong harusnya dicabut karena selain abal-abal malah disalah gunakan,” kata Atiek.

Menurut Atiek Kesalahan Himbara di Kabupaten Bogor khususnya Bank Mandiri tentang agen e-warong yaitu, Tidak diumumkan pendaftaran Agen e-Warong secara terbuka, Tidak dilakukan survey calon Agen e-Warong memenuhi persyaratan atau tidak mestinya menjadi tugas bank himbara, Tidak transparan mengumumkan jadwal kapan saldo para KPM diisi dan Tidak adanya ketegasan ke semua Agen e-Warong yang telah menyalahi Pedum (Pedoman Umum) dengan dipaksakan KPM membeli komoditas dalam bentuk paket dengan harga diatas harga pasar.

“Harusnya Bank Mandiri mengeluarkan juklak juknis ke semua masyarakat sehingga para KPM dan masyarakat pada umumnya mengetahui seperti apa mekanismenya, pencairannya dan penggunaannya bantuan itu,” tegas Atiek.

Baca Juga :  Danrem 061/Sk Bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Bagikan Lima Ton Beras Buat Orang Tidak Mampu

Selain itu LSM MPB meminta agar pemerintah mengevaluasi Bank Himbara yang telah ditunjuk dalam pencairan bansos BPNT. Menurut Atiek sebaiknya bebaskan penggunaan Bansos itu oleh KPM, jangan ada syarat peruntukannya karena buat celah para oknum, sebaiknya BSP dirubah menjadi BLT saja dan tanpa syarat peruntukannya agar tidak dimanfaatkan para oknum untuk kepentingan mereka.

“Pemerintah harus tegas menindak semua pelaku yang selalu merugikan para KPM dan diberikan sanksi karena selama ini seperti terjadi pembiaran,” kata Atiek.

Saat ini LSM MPB telah mendapatkan temuan dalam beberapa hari belakang tentang kenakal oknum dalam Bansos diantaranya, Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri ; Hampir semua Desa di Kecamatan Ciawi, kecuali satu desa yang membebaskan para KPM belanja ; Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede dan Desa Tapos, Kecamatan Tenjo. (Rn)

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan