Diduga Kepala Desa Pasireurih Jarang Masuk Kantor, Apakah Kecamatan & DPMD Tahu ?

0
361

Bogor | newskabarnegeri.com – Penanganan Pandemi Covid-19 memerlukan tindakan yang terfokus kepada kebutuhan kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dari mulai tingkat Nasional hingga jajaran RT/RW di Wilayah. Di tingkat Desa juga dinilai sangat diperlukan keseriusan penanganan Covid-19, terlebih Desa juga memiliki kewajiban memberi pelayanan Kemasyarakatan hingga Kepandudukan yang akuntabel dan memudahkan masyarakat.

Namun berbeda dengan Desa Pasireurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang diduga Kepala Desanya kerap jarang Masuk Kantor sehingga menghambat masyarakat menerima Pelayanan Kemasyarakatan dan Kependudukan. Perlu diketahui Kepala Desa Pasireurih menjabat sejak 2020 lalu, Raup Obay dilantik sebagai Kepala Desa melalui hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019.

Jarangnya Kepala Desa masuk Kantor jelas menghambat jalannya Pemerintah Desa yang mengedepankan akuntabilitas dan kemudahan kepada Masyarakat, karena sebagai mana diketahui banyak dokumen dari mulai Kependudukan, Pertanahan hingga Bantuan Sosial yang membutuhkan peras Kepala Desa dalam menjalankanya.

Saat newskabarnegeri.com mengunjungi Kantor Desa Pasirurih untuk mengkonfirmasi Kepala Desa ternyata Kepala Desa dan Sekretaris Desa memang sedang tidak ada di tempat, sementara Staf hanya mengatakan Tidak Tahu dan seolah-olah saling lempar.

Disamping itu kehadiran Kepala Desa dalam penanganan Pandemi Covid-19 juga dinilai penting, koordinasi lintas instansi juga sangat diperlukan, namun dengan jarangnya Kepala Desa masuk kantor jelas menghambat lintas instansi melakukan koordinasi dengan Kepala Desa sehingga penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa juga terhambat.

Seperti yang diketahui dalam Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Pasal 29 Kepala Desa dilarang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Desa yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, namun sampai saat ini Pihak Kecamatan hingga Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) masih juga belum melakukan Teguran Kepada Kepala Desa Pasirurih yang diduga jarang masuk Kantor.

Disamping itu Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, namun bagai mana Kepala Desa bisa menjalankan kewajiban tersebut sedangkan yang bersangkutan jarang Masuk Kantor. (Ria)

Tinggalkan Balasan