Itjen Kemensos & Kejagung RI Panggil Pelaksana 4 Kecamatan di Kabupaten Bogor, Ada Apa ?

2
3

Bogor | newskabarnegeri.com – Inspektorat Jendral Kementerian Sosial dan Tim Jaksa Agung Muda Intelejen panggil empat Kecamatan di Kabupaten Bogor. Kedatangan Itjen Kemensos dan Tim Jaksa Agung itu, untuk melakukan penelusuran dan menindak lanjuti surat aduan serta informasi yang dimuat berita online, terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Program Sembako yang biasa disebut BPNT.

Dalam pantauan media di lapangan, empat Kecamatan yang dipanggil tersebut antara lain, Kecamatan Nanggung, Leuwiliang, Rancabungur dan Tenjolaya.



Ada pun para pihak yang hadir di aula Kantor Dinas Sosial, Kabupaten Bogor pada Kamis, (27/05/21) itu diantaranya, Koordinator Daerah (Korda), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Agen Bank Mandiri E-Warong Penyalur Program dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako Atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang biasa disebut BPNT.

Sesuai tertuang dalam surat yang di layangkan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Nomor 460/1000-Linjamsos itu, memangil para pihak untuk menindak lanjuti surat dari Sekretaris Inspektorat Jendral Kementrian Sosial Nomor : 1366/PS.03/05/21, tanggal 25 Mei 2021. Diantaranya:

Kecamatan Nanggung : surat dari Paguyuban Agen Se-Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Nomor 004/Paguyuban-AGEN/NGG/lll/2021, tanggal 12 Januari 2021, Perihal Mohon Penindakan Pelanggaran Oleh Agen E-Warong dan Memberikan Sanksi Kepada Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD yang Merangkap Sebagai Agen E-Warong di Kecamatan Nanggung yang ditujukan kepada Menteri Sosial.

Kecamatan Leuwiliang : Artikel berjudul “KPM Program Sembako Bayar Rabu, Minggu Baru Datang Barang” yang dimuat di media online tanggal 28 Pebruari 2021.

Kecamatan Rancabungur : Artikel berjudul “Saldo RP. 0, KPM Sudah 2 Hari Tak Terima Komoditi” yang diterbitkan oleh situs media online tanggal 22 Pebruari 2021 dan Artikel berjudul “Pengkolektifan Transaksi Program Sembako, Ketua RW dan RT di Desa Cimulang Blak-Blakan” yang diterbitkan tanggal 6 Maret 2021.

Kecamatan Tenjolaya : Artikel yang berjudul “Harga Bahan Pokok Terlalu Tinggi e-Warong di Tenjolaya Angkat Bicara” yang dimuat tanggal 14 Pebruari 2021 dan Artikel berjudul “Lewat Rozak, Diduga BKAD Kelola Rp. 27 Ribu Keuntungan Beras BSP” yang dimuat tanggal 1 Maret 2021.

Maka Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial beserta Tim Jaksa Agung Muda Intelejen melakukan penelurusan lebih lanjut, terhadap penyampaian surat aduan dan informasi yang dimuat dalam media kabar online dimaksud.

Sementara itu, Kepala Dinas Kabupaten Bogor Mustakim ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya, masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Itjen Kemensos dan Tim Kejaksaan Agung.

“Pihak terkait masih dalam proses monitoring, untuk hal itu silahkan tanya ke pihak Kejaksaan atau Kemensos saya masih nunggu hasil kajian yang dilakukan oleh pihak terkait,” singkat Mustakim melalui WhatsApp messenger, Kamis, (27/05/21). (Randi)

2 KOMENTAR

  1. Kami sebagai masyarakat penggiat anti korupsi siap memberikan bukti bukti data untuk sekedar memperlengkap indikasi kuat ,yg tak sesuai dengan pedum

  2. Assalamualaikum wrwb,kami sebagai masyarakat penggiat anti korupsi pejuang 45,sangat mengapresiasi tindakan Kemensos RI dan kejaksaan RI ,yg sangat tanggap terhadap aduan masyarakat ,tentang bantuan sosial diatas,kami rasa ini harus lgsung semua kecamatan yg ada di kabupaten Bogor ,Lebih intens Bogor barat ,dan di panggil ,terutama TKSK pendamping agen warung dan warga masyarakat yang menerima bantuan,ini Perlu extra perbaikan, karena kami dari warga masyarakat penggiat anti korupsi sering melaporkan ke pihak DINSOS dan kecamatan , tentang indikasi kuat temuan kami tak dapat respon dengan baik.
    Contoh beberapa indikasi kuat dengan beberapa bukti yg kami pegang,
    1, banyak agen e warung yg tak memiliki warung.
    2. Komoditi sudah di paket dan di tentukan oleh suplayer kirim ke agen warung dengan nilai kwalitas dan harga jauh dari nilai ketentuan.
    3. Aparatur desa ,menjadi agen penyalur
    4. Kartu kpm di akomodir ( dikompulkan ) oleh pihak oknum desa , pendamping / agen
    5. OKNUM TKSK seakan akan berperan penting dalam penunjukan agen warung penyaluran , suplayer / distributor .yg sampai sampai mengarahkan kepada pendamping dan agen ,seakan akan pihak TKSK lah yang punya ketentuan dan kebijakan mutlak dari semua nya.
    6.terindikasi kuat ada MOU yg di sepakati oleh agen warung dan suplayer distributor sembako .( Ini peran penting arahan dari oknum TKSK setiap kecamatan )
    7. Pungli di lakukan oknum RT RW dan oknum penegak hukum dan oknum kecamatan pun terlibat.
    TINDAK UNTUK INDONESIA CERDAS DAN MAJU.

Tinggalkan Balasan