Mensos Inginkan Penerima Bansos Tak “Itu-Itu Saja”

0
5

Jakarta | newskabarnegeri.com

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus berkomintmen untuk memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat Miskin. Komitmen itu diwujudkan dengan berbagai Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan disalurkanya Bansos pemerintah berharap adanya peningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin maupun rentan miskin.

Hingga kini, ada beberapa Bansos yang disalurkan Kemensos, antara lain, Program Sembako yang dahulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak penyebaran Virus Corona (Covid-19).



Akan tetapi, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat. Bahakan dirinya melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ada sekitar 400-an Kabupaten/Kota yang tidak memperbaharui data selama lima tahun. Dampaknya, penerima Bansos tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok orang miskin yang itu-itu saja.

“Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota,” katanya, saat memberi arahan melalui video conference dalam kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin, di Denpasar, Bali, Senin (16/11/2020) lalu.

Menurutnya, pemberian bantuan harus memenuhi prinsip keadilan. Saat ini, ada banyak orang di luar yang layak menerima Bansos, karena persoalan pendataan mereka tidak menerima Bansos. “Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih “kandang” itu-itu saja,” ujarnya.

Untuk melakukan perbaikan data, dirinya mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021. Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang.

“Saya minta pada dirjen-dirjen agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus,” tegasnya.

Selain itu Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan (up date) data kemiskinan, mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat. Menurutnya, tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motovasi kepada daerah.

“Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi gak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu,” ujarnya. Pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini sebesar 29 juta keluarga. (Heri)

Tinggalkan Balasan