Seperti Ini Sikap, Perilaku Dan Tindakan SDM PKH ?

Perspektif | newskabarnegeri.com

Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan sejak tahun 2007, salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah ini bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya peran Sumber Daya Manusia PKH (SDM PKH) dinilai sangat penting, sebagai penanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan Program.

Pendamping PKH sendiri merupakan Sumber Daya Manusia PKH (SDM PKH) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk jangka waktu tertentu. SDM PKH sendiri terdiri dari penasihat nasional, tenaga bantuan teknis, tenaga ahli, asisten tenaga ahli, koordinator regional, koordinator wilayah, koordinator kabupaten/kota, pekerja sosial supervisor, pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administrator pangkalan data.

SDM PKH sendiri ternyata memiliki Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap SDM PKH, diantaranya SDM PKH harus Santun dalam arti harus memiliki sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat KPM, Rekan Sejawat, Penanggung Jawab PKH dan Mitra kerja.

SDM PKH juga harus memiliki integritas dalam arti bersikap, berperilaku, dan bertindakan secara konsisten dan selaras serta tercermin dalam komitmen, jujur dan tanggung jawab terhadap PKH.

SDM PKH juga ditekankan bekerja secara professional dalam arti bertanggung – jawab, berdisiplin, taat asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. SDM PKH juga diwajibkan untuk dapat menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kapasitas yang berbeda-beda, menerima perbedaan sosial budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan dan kondisi disabilitas, ramah dan bertutur kata sopan serta tidak merendahkan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman dan bijak dalam menyampaikan informasi, pernyataan, opini dan bentuk lainnya melalui semua jenis media berupa tulisan, foto, gambar, audio dan video.

Baca Juga :  Presiden Tinjau Bansos Di Kantor Pos Juanda Bogor

SDM PKH juga Wajib mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku dalam PKH dan Kementerian Sosial secara konsisten, proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang menyangkut jabatan, rahasia negara, program, dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, bertanggung jawab untuk turut serta mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas, bertanggung jawab untuk menjaga dan/atau memelihara barang milik negara yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan jujur serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan.

SDM PKH juga Harus melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar, tuntas dan tepat waktu, meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjaga kualitas kinerja.

Baca Juga :  KPK Tahan Tersangka Dugaan Suap Bansos Di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Selain itu SDM PKH juga dilarangan berperilaku tidak terpuji/tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik dan reputasi Kementerian Sosial, menggunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk hal-hal di luar tugas pelaksanaan PKH, memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data dan/atau informasi untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok, menyebarkan pendapat yang bersifat provokatif terkait kebijakan dan pelaksanaan PKH dalam bentuk tulisan, foto, gambar, audio dan video di semua jenis media.

SDM PKH juga tidak diperkenankan melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan, dan/atau menarik uang bantuan program, melakukan aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain, menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH.

SDM PKH juga tidak diperbolehkan terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya, menjadi pegawai atau petugas pelaksana pemilihan umum pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau desa/kelurahan/nama lain, melakukan pekerjaan yang mendapat imbalan dan beresiko mengurangi jam kerja pelaksanaan PKH, menggunakan atribut PKH untuk kepentingan lain di luar kepentingan PKH dan melakukan tindakan asusila, kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau eksploitasi.

Baca Juga :  15 Mei, Kantor Pos Bogor Kembali Salurkan Bansos APBD Jabar Non DTKS Kota Bogor

SDM PKH juga bisa dikenakan sanksi jika tidak menaati Kewajiban, melakukan perbuatan yang termasuk dalam Larangan dan Tidak menaati etika yang seharusnya dipatuhi oleh SDM PKH, Sanksi tersebut dapat dibuat secara tertulis. Dalam pemberian sanksi tersebut harus disebutkan tingkat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

Tingkat Pelanggaran yang dimana SDM PKH dapat dikenakan Sanksi ringan, sedang atau berat ditentukan oleh, pelanggaran yang dilakukan, adanya unsur kesengajaan atau direncanakan, akibat yang diderita oleh korban, menjadi pelaku utama atau turut serta dan/atau merupakan pelanggaran pertama atau pengulangan.

Dari tulisan ini kita dapat lebih memahami seperti apa seorang SDM PKH menjalankan tugasnya dalam melaksanakan Program, karena peran SDM PKH sangatlah menentukan keberhasilan dan keberlangsungan Program PKH sendiri. Sehingga tujuan utama PKH untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin dapat terwujud.

Sumber :

  • Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 Tentang Kode Etik SDM PKH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *