Dinilai Tidak Bekerja ?, Ini Sebenarnya TKSK

0
46

Perspektif | newskabarnegeri.com

Belakangan ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) banyak dinilai belum optimal menjalankan tugasnya Mendampingi Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang biasa disebut BPNT atau Program Sembako 2020, padahal saat munculnya program ini di tahun 2017 TKSK sudah berdiri 8 tahun sebelumnya, pada 9 Oktober 2009. Pada 2017 barulah TKSK bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BSP.

Selain itu TKSK sendiri diberikan tugas untuk menangani dan mendampingi 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan pelindungan khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok minoritas, Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, Orang dengan HIV / AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAFZA, Korban Trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis dan Komunitas Adat Terpencil.



Dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 yang di maksud dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Tugas TKSK adalah membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan, tugas ini berdasarkan Permensos RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK di Pasal 4 Ayat 2 dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.

Dalam Menjalankan tugasnya TKSK juga harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota serta pihak kecamatan. TKSK juga dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Permensos RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK dijelaskan bahwa Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial itu meliputi, koordinasi, fasilitasi dan administrasi. Yang dimaksud Koordinasi yaitu merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk, saling memberikan informasi, menyamakan persepsi dan atau membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sementara itu yang dimaksud Fasilitasi adalah merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan.

Fasilitasi tersebut dilaksanakan dalam rupa, pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan atau rujukan hal itu dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial. Selain itu Administrasi yang dimaksud merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Fungsi Administrasi ini dilaksanakan dalam bentuk, pemetaan sosial, pencatatan dan pelaporan.

Sementara itu TKSK dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan berupa tali asih yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara, selain tali asih TKSK yang mendapatkan penugasan secara khusus dalam pendampingan program tertentu dapat menerima imbalan yang layak sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

TKSK juga diharuskan membangun jejaring kerja dan koordinasi untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi dan berbagi pengalaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, selain itu TKSK dapat mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi di tingkat daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi yang bersifat nonhierarki dan mandiri.

Demikian sekilas terkait TKSK, relawan-relawan masyarakat yang diberi tugas oleh Kemensos untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan di seluruh Indonesia. Ternyata dari sini kita tahu bahwa tugas TKSK bukan hanya mendampingi Program BSP, namun ada 26 PMKS yang harus juga didampingi oleh TKSK, kita juga akhirnya mengerti Kedudukan, Tugas dan Fungsi TKSK dalam pembangunan kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia.

Sumber :

  • Permensos RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang TKSK
  • Website Kemensos RI https://kemsos.go.id/

Tinggalkan Balasan