Ada Apa Dibalik Musda Forum UMKM Kab. Bogor ?

1
118

Bogor | newskabarnegeri.com

Musyawarah Daerah (Musda) Forum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor yang akan digelar oleh pengurus periode 2013 – 2018 dalam hal ini sebagai Ketua Forum, Hasan Haikal Thalib pada Kamis (19/12/2019) mendatang menuai Pro dan Kontra pasalnya, Dodi Dermawan sebagai Ketua Forum Hasil Musyawarah 1 September 2018 menuturkan bahwa Musda Pada prinsipnya adalah hak siapa pun.

“Tetapi harus dilihat dulu aspek hukumnya, yang pertama betul gak ada istilah Musda dalam Akta Notaris pada kenyataannya tidak ada, kedua kalo pihak sana menggunakan Akta Notaris yang sama, tentang keanggotaan juga tidak ada,” kata Dodi.

Dodi juga menyampaikan bahwa sebenarmya Akta tersebut berisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan sudah disusun sejak jauh-jauh hari sejak zaman kepengurusan lama, “artinya yang bersangkutan tahu sebenarnya konten dari pada Akta yang baru ini,” tutur Dodi.

Selain itu pihaknya juga mengaku sudah sudah mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Bogor, untuk berlaku netral terhadap persoalan yang ada, “karena terus terang saja kami merasa dikecewakan dengan tindakan-tindakan yang mendekati menjelang ini,” kata Dodi kepada newskabarnegeri.com.

Sebelumnya Dodi Dermawan juga menyampaikan terkait musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September 2018 lalu, sehingga menghasilkan dirinya sebagai Ketua Forum sudah sesuai langkah-langkah sebagai mana aktifitas Organisasi melakukan musyawarah.

“Sudah dilewati dengan benar dan resmi. Diantaranya adalah kita lihat aturan mainya dulu kemudian kita menetapkan kepanitiaanya, selanjutnya menetapkan aturan main untuk kegiatan musyawarah anggota, musyawarah pada saat itu digelar bertempat di aula Distanhorbun Kabupaten Bogor,” kata Dodi.

Dodi juga menyampaikan bahwa dalam Musyawarah itu ada 5 instansi yang hadir diantaranya Kadis Perdagangan dan Perindustrian yang saat itu dijabat, Dace Supriadi, Kadis Distanhorbun sebagai tuan rumah, Hj. Nuryanti, Kadis Perikanan dan Peternakan, Siti Farikah, Sekretaris Dinas Koprasi & UMKM, Euis dan Kabid Bidang Perekonomian Bapedalitbang.

“Sebenarnya terus terang saja ini (Red:diadakanya Musyawarah 31 Agustus 2018) berangkat dari persoalan awal, bahwa kepengurusan Forum UMKM terdahulu sudah habis masa kepengurusan berdasarkan Akta Notaris yang ada serta Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda), dimana kepengurusan pengurus lama itu berakhir pada bulan September 2018,” tuturnya.

Dodi juga menilai bahwa Semua prosedur sudah dilewati, saat itu pihaknya juga sudah meminta kepada pengurus lama untuk hadir, bahkan menurutnya pada saat pelaksanaan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai menelepon kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir.

“Pada saat itu semua menyatakan, Satu, Korum sudah Forum, yang Kedua, Forum menyatakan ketidak hadiran ketua lama tidak menjadi masalah, bisa penyampaian pertanggung jawaban disampaikan oleh sekretaris pada saat itu dan kebetulan sekretaris pada saat itu adalah saya, saya menyampaiakan pertanggu jawaban atas nama Ketua yang lama,” jelas Dodi.

Dodi juga menuturkan bahwa berita acara hasil musyawarah itu pun sudah disebarkan hampir ke semua instansi, termasuk kepada Bupati saat itu, sebulan kemudian Pihaknya melakukan audensi dengan Bupati pada saat itu Hj. Nurhayanti.

“Bupati pada saat itu mengapresiasi dan akan mengback up kegiatan. Selama kepemimpinan saya kita sudah dua kali bertemu ibu Bupati itu untuk mendapatkan arahan serta membangun soliditas dan kerja sama yang baik,” pungkasnya.

Pandangan berbeda muncul dari Harun menurutnya, Forum UMKM Kabupaten Bogor ini baru akan melaksanakan Musda perdanannya Kamis, 19 Desember 2019, “kalo Rapat Kerja (Raker) sih memang ada waktu itu 2018. Artinya sampai saat ini yang Musda pemilihan Ketua, baru akan kita laksanakan dengan tanggal 19 Desember rencananya di Bank Jabar Banten (BJB),” kata Harun, mewakili Hasan Haikal Thalib sebagai Ketua Forum UMKM Periode 2013 – 2018.

Saat disinggung terkait habisnya masa kepengurusan pada 2018 namun baru dilaksanakan Musda pada Desember 2019, Harun menjelaskan bahwa 2018 di Akta Notaris ada klausul yang menyatakan itu tanpa batas. “Jadi ada klausul didalamnya ini untuk pemilihan selanjutnya tanpa batas, makanya ketua sendiri artinya belum mengadakan Musda,” jelasnya.

“Kemarin memang ada pihak sebelah yang menyatakan sudah memiliki legalitas Akta Notaris dan sebagainya, ternyata memang pas saya selidiki mereka punya Akta, mereka memiliki rumah sendiri, memisahkan diri membuat organisasi baru yang namanya adalah, Perkumpulan Forum Usaha Mikro Kecil Menengah Industri Kecil Menengah (UMKM-IKM), dari nama sudah berbeda dari Akta juga sudah berbeda,” kata Harun.

Disamping itu menurut Harun, Musyawarah yang dilaksanakan 1 September 2018 mengatasnamakan Forum UMKM itu tidak sesuai AD/ART, menurutnya hanya mereka yang namanya ada di Akta Notaris sebagai AD/ART dan Memiliki SK saja yang bisa melaksanakan Muscab untuk memilih Ketua.

“Mereka tidak ada di Struktur ini tapi dia mengadakan Musda apakah itu berhak, dari segi legalnya saja sudah tidak masuk, legal standingnya dia apa, haknya dia untuk mengadakan Musda apa, sedangkan pada waktu itu pengurus yang ada di SK ini tidak hadir satu pun dan ini SK Dekranasda,” tuturnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pada saat itu Ketua Dekranasda, Elly Halimah Yasin dan Ketua Forum UMKM Hasan Haikal Thalib serta para pengurus yang ada didalam SK tidak hadir. Namun menurut Harun memang ada beberapa Kecamatan yang saat itu ingin ada penggantian Ketua.

“Memang waktu itu Ketua Pak Haikal ini gak aktif, karena waktu itu masih pencalonan beliau di dapil 3, dia waktu itu nyaleg.Tunggu selesai nyaleg baru diadakan Musda, tapi mereka tidak sabar dan dia mengadakan Musda sendiri versinya mereka,” kata Harun.

Harun juga menegaskan bahwa saat ini pihak yang menyelenggarakan Musyawarah pada 1 September tahun lalu bukan lagi bagian dari Forum UMKM Kabupaten Bogor, karena berdasarkan Akta notaris dan nama forum sudah jelas berbeda, “kita sudah tidak boleh mengganggu mereka, mereka punya rumah sendiri, kita punya rumah sendiri,” tuturnya.

“Tapi ada logo Forum UMKM milik Pak Haikal dipake sama mereka, jadi logo UMKM-IKM itu sebelum berpisah dengan Forum UMKM adalah logo yang dibuat oleh Pak Haikal, sebenarnya itu sudah melanggar hak cipta, mereka kalo mau rubah logonya jangan pake logonya Pak Haikal, nah itu selama ini dibawa-bawa sama mereka,” tambah Harun.

Harun juga menyampaikan bahwa selama masa kepengurusan Hasan Haikal Thalib sebagai Ketua Forum UMKM banyak sekali memberi manfaat, menurutnya Seperti di Kecamatan Ciseeng yang bisa membantu pengrajin-pengrajin makanan kecil dikelola dan ketika ada acara di Kecamatan mereka diundang, prodak-prodaknya rumahan dikumpulkan serta dimasukan ke acara tersebut, selain juga ada bantuan seperti mesin-mesin jait dan lain sebagainya.

“Masih banyak sekali PRnya, mungkin karena setahun ini tidak terurus karena susana politik kemarin, makanya setelah Musda ini kita mau rapihkan semua,” pungkas Harun.

Hal berbeda diungkapkan Rosalinda sebagai Ketua Forum Jasinga, menurutnya Kepemimpinan Hasan Haikal Thalib berbeda dengan Dodi Dermawan, menurutnya Dodi Dermawan lebih merangkul dan memberikan perubahan yang signifikan.

“Saya tidak tahu program Pak Haikal itu apa, sama sekali saya tidak pernah mengetahui karena mungkin disitu saya hanya sebagai anggota saja barangkali hanya sebagai Ketua Forum di Kecamatan, mungkin hanya karena harus adanya Forum di Kecamatan, sebagai pelengkap mungkin. Tapi kalo dengan Abah (Dodi Dermawan) saya merasa di akui di sini,” kata Rosalinda.

Selain Rosalinda hal yang sama juga diutarakan Mila dari UMKM Gunungsindur menurutnya, kepemimpinan Dodi Dermawan dirinya merasa semua program yang ada di Dinas terarah dalam artian setiap kegiatan itu selalu ada informasi dari Dinas ke Ketua Forum.

“Makanya karena ada program Abah yang jelas, jadi jelas turunya dari Dinas ke Ketua Forum jadi ke Anggota juga kita lebih dekat. Kalo waktu jaman Pak Haikal itu saya gak pernah tahu surat itu nyampenya ke mana, tiba-tiba UKM saya udah berangkat pelatihan tanpa sepengetahuan saya,” kata Mila.

Reporter : Heri
Editor : Randi

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan