Dodi Dermawan : Forum UMKM & IKM Harus Guyub

0
4

Bogor | newskabarnegeri.com

Di sela Sosialisasi Tentang NIB, Ketua Umum Forum UMKM – IKM Kabupaten Bogor, Dodi Dermawan menghimbauan Pelaku Usaha Harus Guyub, hal itu Disambut Meriah 150 Pelaku UKM se-Rancabungur yang menghadiri acara bertemakan Penguatan Forum UMKM Rancabungur tersebut.

Acara itu di gelar di Aula gedung Serbaguna Desa Bantarjaya Kecamatan Rancabungur, turut hadir dalam kegiatan, BPD Desa Cimulang dan Desa Rancabungur, Pihak Dinas Koprasi dan UKM bidang P3UM, Pihak Pajak Pratama Wil. Ciawi dan Forum UKM dan IKM Kabupaten Bogor.

Dalam acara tersebut Ketua Forum UMKM & IKM yang baru Dodi Dermawan menyampaikan bahwa, tingkat kesuksesan suatu wadah atau forum kuncinya adalah kebersamaan atau Guyub. Dengan bersama-sama sesulit apapun tantangan di hadapan akan terasa mudah dan ringan.

“Para pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga terintegrasi dengan Pemerintahan pusat, dengan terdata di pusat maka akan dapat mempermudah dalam lakukan sosialisasi terkait Program kegiatan apapun,” tambah Dody.

Di dalam kesempatan acara tersebut Pihak Perwakilan dari Dinas Koprasi & UKM Kabupaten Bogor melalui Staf Pengembangan Penguatan Perlindungam Usaha Mikro (P3UM), Mohamad Jaelani secara langsung Berikan bimbingan teknis bagaimana cara pelaku usaha, mengisi formulir Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), yang nantinya harus di isi secara langsung oleh si pelaku juga sebagai data base sebelum IUMK/NIB terbit.

“Dengan Pelaku Usaha Kecil Menengah mengurus NIB keuntungannya banyak, ini kan sekalanya tingkat nasional, dulu sebelum NIB kan SIUP sama TDP dan prosesnya di kecamatan pendelegasian Perbub No. 48 tahun 2015, sekarang dengan sistem aturan PERMENKOP No. 2 tahun 2019 itu diwajibkan di transferkan secara online,” tutur Mohamad Jaelani.

Mohamad Jaelani juga menambahkan kategori UMKM mengacu ke UU No. 20 tahun 2008 berdasarkan modal usaha senilai minimal Rp. 50.000.000,- masuk kategori Mikro, Modal awal kurang dari itu tidak masuk kategori.

“Dengan Siatrm OSS ini pemerintah pusat berharap dapat memangkas birokrasi sehingga segala perijinan tidak ada kesan dipersulit, sehinga pelaku usaha khususnya UKM & IKM dapat berkreasi sehingga laju pertumbuhan ekomomi di tingkat daerah tumbuh berkembang,” pungkasnya.

Reporter : Heri

Tinggalkan Balasan