Asep Wahyu Wijaya Minta Bupati Tegas Pertahankan PL2B

0
14

Bogor | newskabarnegeri.com

Dengan masih maraknya alih fungsi lahan pertanian yang disulap menjadi kawasan Komplek Perumahan diwilayah Kabupaten Bogor, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, SH meminta Bupati Bogor Hj. Ade Munawaroh Yasin harus tegas memandang hal tersebut.

“Kalau ada pengembang yang minta ijin untuk membangun perumahan, meskipun perumahan kecil berbentuk Cluster mestinya Bupati tegas dalam hal itu. Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B) itu tidak boleh, terkecuali kebutuhannya untuk fasum,” tegas Pria yang akrab disapa Kang AW saat menghadiri Rembug Paripurna, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bogor di Hotel Duta Berlian, Dramaga Bogor, Rabu (27/11/19).

AW menilai bahwa hal tersebut merupakan modus pengusaha yang dirancah jadi unit yang kecil-kecil, tetapi tetap saja lama kelamaan lahan pertanian akan habis, “Saya kira modus itu juga harus di pelajari, sehingga pengembang tidak asal dengan alasan membangun Cluster atau Perumahan kecil sehingga lahan yang masuk pada kategori PL2B jadi hilang,” ujarnya.

Menurutnya, kedepan kebutuhan pangan di Kabupaten Bogor sangat besar. Lahan pertanian yang tersisa sekitar 51 persen saat ini dapat dikatakan sangat kritis, dari lahan pertanian yang ada hanya mampu mensupply 61% kebutuhan pangan warga di Kabupaten Bogor atau kurang lebih sekitar 3 juta orang dari 5,7 juta penduduk di Kabupaten Bogor.

“Sisanya bukan kita yang memberi makan. Jadi, jangan-jangan Pemkab Bogor malah mensupplay warganya sendiri yang benar-benar warga bogor itu tidak seluruhnya,” ujar Kang AW.

AW minta Pemerintah Kabupaten Bogor serius dalam memgimplementasikan regulasi PL2B. “Jangan sampai hanya diam diatas kertas regulasi. Tapi promosi aksinya harus amat kongkrit terhadap semua pelanggaran,” imbuhnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan, potensi lahan di Kabupaten Bogor ini sebetulnya sanagat banyak, seperti diantaranya Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk pertanian baik Kopi, atau Palawija.

“Tanah itu punya fungsi sosial, tapi harus dibangunkan dan kita harus mendorong fungsi itu. Kalau tidak punya fungsi, maka akan menjadi lahan tidur. Tetapi ketika diperbolehkan secara hukum bisa dipergunakan oleh warga setempat,” terangnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya siap membantu pembangunan yang menjadi prioritas program Pancakarsa, salah satunya sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk dibidang pertanian.

“Sinergi dengan kita, Insya Allah bisa, tingal minta bantuan ke-Provinsi. Apapun yang jadi prioritas Pancakarsa pasti di dorong untuk pembangunannya,” pungkas Asep.

Reporter : Randi

Tinggalkan Balasan