Menyikapi Polemik Penyaluran BPNT Cijeruk, Ini Jawabannya

0
1

Bogor, Kabar Negeri

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjadi program unggulan Kementerian Sosial kembali menuai polemik, kali ini salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang juga merupakan KPM Program Keluarga Harapan (PKH), Enur (38), diduga Beras BPNTnya diambil kembali oleh ketua Kelompok KPM PKH, Eneng meski sudah dimasak sebanyak 2 liter, di Wilayah Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk.

Menanggapi hal tersebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wahyudin yang juga ditunjuk sebagai Pendamping program BPNT menerangkan bahwa kejadian tersebut sebenarnya adalah sebuah kesalah pahaman, karena KPM atas nama Enur saat penyaluran BPNT kemarin bantuan BPNTnya masih kosong.



“Kemarin itu memang bantuan BPNT bu Enur masih kosong, meski memang dibulan sebelumnya dia mendapatkan, saya sudah cek ke BNI memang ternyata bantuan BPNT di kartu Kombonya masih kosong,” katanya, Senin (05/08/2019).

Selain itu Wahyudin juga menyampaikan bahwa hal tersebut juga diakibatkan karena adanya inisiatif Ketua Kelompok yang mengkolektif pengambilan bantuan, padahal menurut aturan hal tersebut tidak dibenarkan, terlebih tindakan itu tidak diketahui sama sekali oleh Pendamping PKH maupun dirinya.

“Itu ada tindakan inisiatif ketua kelompok untuk mengkolektif pengambilan bantuan, sehingga segala sesuatunya saat ada kendala tidak terkoordinir, seharusnya KPM sendiri yang datang sekalipun diwakilkan harus ada alasan mengapa diwakilkan atau ada surat kuasa, jadi bisa menyaksikan apakah bantuannya sudah masuk atau belum,” ujarnya.

Hal tersebut diperkuat oleh Pendamping PKH Desa Cipicung, Vani, dirinya menyampaikan bahwa Enur mendapatkan BPNT saat pencairan Senin (29/08/2019) lalu, namun saat itu sebenarnya tidak disarankan Pengambilan Beras diwakili, agar setiap kendala saat penyaluran bisa disaksikan oleh KPM dan dapat terkoordinir setiap kendalanya.

“Sebenarnya Bu Enur itu bantuan BPNTnya saat itu belum terisi, namun karena pencairannya dikolektif oleh Ketua Kelompok dampaknya jadi permasalahan atau kendalanya tidak termonitor,” katanya, Senin (05/08/2019).

Vani juga mengatakan bahwa pengkolektifan yang dilakukan Ketua Kelompok sama sekali tidak diketahui oleh Pendamping PKH maupun TKSK awalnya, karena menurut Vani pihak Pendamping PKH maupun TKSK sama sekali tidak pernah menyarankan pengambilan bantuan diwakili kecuali oleh keluarga KPM apalagi dikolektif.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Kecamatan (Korcam) Pendamping PKH, Wawan, mengaku telah berkoordinasi dengan TKSK Cijeruk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurutnya dalam waktu dekat pihaknya bersama TKSK akan melakukan tindakan evaluasi terkait hal tersebut.

“Saya sudah menerima informasi tersebut, kami para Pendamping PKH dan TKSK akan mengambil tindakan dan evaluasi, untuk menyelesaikan hal ini dalam waktu dekat,” katanya, Senin (05/08/2019).

Hal tersebut juga dibenarkan TKSK Cijeruk, Wahyudin, bahwa dalam waktu dekat akan dikumpulkan para Ketua Kelompok KPM untuk diberikan arahan lebih mendalam terkait BPNT dan PKH, dirinya juga memastikan kejadian yang menimpa Enur tidak akan terulang lagi ke depanya.

“Saya dan Pendamping PKH meminta kepada para Ketua Kelompok agar setiap ada kendala atau tindakan inisiatif, untuk selaku berkoordinasi atau konsultasi terlebih dahulu kepada kami, sehingga setiap ada kendala termonitor oleh kami,” pungkasnya.(Heri)

Tinggalkan Balasan