10 Komponen Pembiayaan BOS, Sesuai Permendikbud No. 3/2019

0
1

Bogor, Kabar Negeri

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, untuk mengatur penggunaan dan pengawasan terkait pendanaan Pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 disampaikan bahwa BOS Reguler dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, yang besaranya disesuaikan dengan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.



Satuan biaya yang dimaksud adalah untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 800.000 per siswa setiap tahunnya, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp1.000.000 per siswa setiap tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp 1.400.000 setiap siswa per Tahun, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp1.600.000 per siswa setiap tahun dan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp 2.000.000,00 setiap tahun per siswa.

Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa Dana BOS hanya boleh dipergunakan untuk 10 Komponen Pembiayaan, diantaranya Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, Kegiatan Ulangan dan Ujian, Pembelian bahan-bahan habis pakai, Langganan daya dan jasa, Perawatan sekolah, Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, Pengembangan profesi guru, Membantu siswa miskin, Pembiayaan pengelolaan BOS, Pembelian perangkat komputer, dan Biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Sementara itu dalam aturan tersebut Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, Sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja, penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada Sekolah.

Penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS Reguler, apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, Sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler termasuk laporan daring ke laman BOS Reguler di www. BOS Reguler.kemdikbud.go.id, tim BOS Reguler provinsi atau kabupaten/ kota dapat memintasecara tertulis kepada bank dengan tembusan ke Sekolah, untuk menunda pengambilan BOS Reguler dari rekening Sekolah.

Pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi atau kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Redaksi)

Tinggalkan Balasan