BPNT : Pendamping PKH Vs TKSK

0
29

Bogor, Kabar Negeri

Ada Dua payung hukum dalam pelaksanaan teknis dalam penyaluran Program Batuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bakalan memicu Polemik. Pasalnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Program Keluarga Harapan (BPNT PKH) ke pada 1.600 keluarga penerima manfaat (KPM) yang di gagas para pendamping PKH se-Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang hanya memakan waktu empat hari, di mulai hari Selasa, (16/07/2019) hingga Sabtu (20/07/2019) meski berjalan lancar, namun menuai tanya dari berbagai kalangan khususnya Kenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Awalnya kami sudah mendapatkan kabar dari BNI bahwa para KPM saldo kartunya sudah terisi, dari total KPM yang ada sudah 80% siap disalurkan, tapi ko para pendamping PKH malah menyalurkan tanpa Koordinasi,” ungkap, Yoyoh Yohana, Kamis (18/07/2019).



Hal yang sama juga di ungkapkan Koordinator TKSK Kabupaten Bogor Komarudin yang akrab di sapa Iye, bahwa kalau lah mengacu ke aturan yang berlaku TKSK memiliki selain sertifikasi khusus kaitan Program BPNT tersebut, juga memiliki SK yang di keluarkan bulan Januari 2018.

“Kami ucapkan terima kasih terhadap kawan-kawan pendamping PKH Kecamatan Ciawi, karena ini memang menjadi tanggung jawab bersama, namun demikian jangan abaikan aturan yang sudah berlaku, mengingat khawatir ada kesan dalam satu kapal ada 2 nahkoda, mengingat segala apapun kegiatannya harus didata dan dilaporkan,” tutur Iye

TKSK Kecamatan Ciawi Yoyoh juga menyinggung, bahwa selain dirinya sebagai tenaga kesejahtraan sosial di tingkat kecamatan, dirinya pun ditunjuk untuk mensukseskan program BPNT mengacu kepada SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Nomor 009/PFM.PFMPD/KPTS/08/2018 yang diterbitkan 3 Januari 2018, dan yang sudah menerima pelatihan khusus kaitan program tersebut di Bangkabelitung sehingga mendapatkan sertifikat khusus pendamping BPNT.

“Kita (TKSK bersama Kestra Desa:Red) dari awal berjuang untuk kesuksesan program BPNT selain lakukan Verifikasi data KPM juga aktifasi kartu peserta, di tambah lagi pada saat mendapati masalah seperti kartu error dengan kode 06 kami lah yang selalu intens lakukan komunikasi baik di telepon ataupun ke kantor bank BNI,” ungkapnya.

Menaggapi kegiatan penyaluran yang di prakarsai Pendamping PKH di wilayahnya Yoyoh menyayangkan mengingat sebelumnya tidak ada komunikasi dengan TKSK, karena pihaknya telah mendapatkan informasi dari BNI, dari total KPM yang ada sudah 80% siap disalurkan.

“Sangat disayangkan apa yang di lakukan oleh Pendamping PKH, kenapa gak komunikasi ke saya, soalnya setelah BNI ngasih informasi bahwa 80% dari total KPM PKH sudah siap untuk di salurkan kami (TKSK bersama Kesra Desa:Red) mempersiapkan PO,” katanya.

Juga yoyoh menyampikan, bahwa kegiatan tersebut tidak di ketahui oleh Dinas Sosial, terbukti ketika dirinya menayakan kepada salah satu kepala Seksi, “saya menayakan kegiatan yang akan dilakukan oleh para pendamping PKH ke Dinas Sosial melalui Kepala Seksi Pak Jodi, jawaban Pak Jodi tidak tahu dan saya tidak mengintruksikan penyaluran ke pendamping PKH,” tirunya.

Disisi lain Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Ciawi, Ratna mengatakan bahwa menurutnya Penyaluran BPNT untuk KPM PKH ini sudah sesuai aturan dan pedoman umum khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018, yang diterbitkan 20 Juli 2018.

“Itu sudah jelas bahwa Pendamping PKH itu menangani BPNT yang PKH, kita disini memfasilitasi untuk penyaluran bantuan sosial ini sampai kepada masyarakat,” tutur Ratna, Koordintor Pendamping PKH Kecamatan Ciawi, Selasa (16/07/2019) saat berlangsungnya pendistribusian BPNT PKH.

Ratna juga menyampaikan bahwa dasarnya mendampingi penyaluran BPNT selain telah berkoordinasi dengan aparatur pemerintah sekitar dan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan dan Penegakan Hukum (Pam & Gakkum) Distribusi Bansos Tahun 2019 di Kecamatan Ciawi, juga merujuk pada SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 04 F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 yang diterbitkan 2 Januari 2019.

Hal itu di patahkan Yoyoh, menurutnya pemahaman Pendamping dan mendampingi itu berbeda, “tapi yang di tunjuk oleh Kementrian Sosial adalah TKSK yang selaku pendamping, disitukan juga dituangkan mangkanya jangan sepotong-sepotong dong,” tutupnya.

Disamping itu newskabarnegeri.com juga memantau terkait kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat, untuk penyaluran yang biasanya di dampingi TKSK, kualitas berasnya adalah Premium dengan berat perkarung 9 Kg untuk satu kali tahap penyaluran. Sementara untuk penyaluran yang dilakukan Pendamping PKH adalah 10 Kg untuk satu tahap Penyaluran.

Namun Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras ditetapkan bahwa Harga Eceran Tertinggi Beras Premium untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan adalah Rp. 12.800/Kg meski harga pasaran Beras Premium per Juli 2019 menyentuh harga Rp. 12.402/Kg, sedangkan KPM BPNT sesuai Permensos Nomor 11 Tahun 2018 setiap KPM mendapatkan nominal bantuan Rp. 110.000 setiap bulanya.(Randi/Heri)

Tinggalkan Balasan