Pengelolaan Jasa Wisata dan Penyadapan Pinus Hutan TNGHS II di Pertanyakan

0
9

Bogor, Kabar Negeri

Dua Badan Hukum Koprasi yang mengkelola peluang lain yang ada di Zona Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) II seperti objek alam yang dijadikan wisata juga pemanfaatan getah Tusam atau pinus yang dilakukan oleh kelompok yang mengatas namakan kelompok Tani yang Di Ketuai, Alan.

Tekait hal ini Alan meyampaikan bahwa kegiatan tersebut sudah mendapatkan ijin atau legalitas dari Kepala Resort (Kares) dengan nama Hasil Hutan Bukan Kayu (H2BK).



Kendati demikian masyarakat di Lima Desa masih memandang semua kegiatan tersebut legalitasnya patut di pertanyakan. Nandang (48) warga RT.02/RW.02 perwakilan warga Desa Gunungbunder II pada Minggu (5/5/2019) membenarkan hal tersebut.

“Bener Koprasi nya terdaftar di Dinas dan Kementrian juga kegiatan penyadapan getah pinus, beneran ga.. ada surat ijin nya ??, kan semestinya tugasnya Taman Nasional itu menjaga dan memelihara kelestarian semua yang ada di hutan tersebut,” tuturnya.

Dirinya juga menyampaikan pada saat pendirian Koprasinya tersebut perwakilan dari warga 42 Rt dan 7 RW Desa Gunungbunder II tidak pernah dihadirkan. “juga kelompok Tani tidak terbuka kepada masyarakat, juga dalam pengelolaannya tidak jelas sehingga kami (masyarakat) boleh dong mempertanyakan,” ujarnya.

Nandang juga menyampaikan, para pelaku yang ada didalam kepengurusan Koprasi tersebut dalam pengelolaannya tidak ada transparansi terhadap masyarakat, “dan para pengurus koprasi dalam penggelolaannya juga tidak transparan terhadap warga masyarakat sekitar,” ucapnya.

Kendati demikian Nandang pun memiliki pandangan lain, menurutnya ketika ada potensi lain (jasa wisata) yang dilakukan oleh pihak ke dua menurutnya syah-syah saja asalkan terlebih dahulu melakukan langkah musyawarah mencapai mufakat dengan masyarakat dan tokoh hingga kepala Desa, mengingat sebagian wilayah TNGHS II yang objek wisatanya di kelola secara komersil tersebut berada di peta Zona wilayah Desa Gunungbunder II.

“Adapun ketika memang ada kebijakan pengelolaan oleh pihak ke-2, sebaiknya harus duduk bersama dulu dengan masyarakat, Tokoh juga Pemerintahan Desa. Dikarnakan ada kemungkinan selain tiket prodak pemerintah (PNBP) juga ada prodak (tiket) yang juga Koprasi buat. Untuk nilai pendapatannya saja hingga kini saya tidak begitu tau, berapa nilai pendapata Koprasi tersebut?, seharusnya mereka apakah melalui pemerintahan Desa kah atau gimana?, Dalam memberikan kontribusinya berapa persen terhadap masyarakat, ya..harus disepakati dulu dengan masyarakat, karena sebagian wilayahnya kan masuk ke peta Desa Gunungbunder II, kalau menurut aturan Perda terkait otonomi daerah semestinya kepala Desa dan warga dilibatkan,” ungkapnya.

Meyoal itu, Ia pun meluapkan kekesalannya sambil kembali mempertanyakan dengan keras, “ini kan tidak samasekali, hanya memang ada beberapa kelompok yang di undang itu pun gak jelas namanya Koprasi ujug-ujug berjalan,” hardiknya

Tidak berhenti disitu Nandang pun menyampiakan kepada tim, bahwa dirinya sudah secara langdung mekomfirmasi kepada Kepala Desa akan kejelasan terkait Koprasi tersebut, juga apa saja yang didapatkan oleh Desa secara langsung. Yang menurutnya menirukan keterangan kepala Desa, tidak pernah mendapatkan apapun, “sementara saya bertanya kepada Kepala Desa pun beliau juga menyampaikan, tidak pernah menerima kontribusi apapun dari Koprasi,” tirunya.

Pada akhirnya Nandang berkesimpukan bahwa itu identik lebih ke premanisme, “Kalau saya sebagai warga masyarakat lebih beranggapan itu identik ke premanisme. Kenapa saya bilang seperti itu? contoh nya saja sekarang Koprasi tersebut dibekingi oleh salah satu Ormas tertentu, sehingga muncul kesan arogansi yang saya lihat, terus seperti ada penguasaan wilayah, sementara kebijakan itu kan semestinya harus di pegang oleh intansi pemerintah dalam hal ini Taman Nasional sebagai kepanjang tanganan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi pada kenyataannya disana seperti ada kubu kekuatan/otoritas yang menguasai,” ungkapnya.

Semantara itu terkait persoalan penyadapan getah pinus dirinya mengungkapkan, bahwa menurutnya yang dilakukan oleh kelompok Tani yang menamakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) hingga kini tidak ada transparansi kepada masyarakat.

“Penyadapan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang menyatakan diri sebagai kelompok Tani masyarakat Hasil Hutan Bukan Kayu yang hingga kini tidak transparan, untuk masyarakat paling hanya 1-4 orang dilibatkan itupun sebagai penyadap saja, padahal yang saya dengar dari hasil pengelolaan itupun ada hak bagian untuk masyarakat,” pungkasnya.

Disamping itu Di kediamannya Kepala Desa Gunungbunder II, Juanda (60) pun saat di komfirmasi mengatakan, bahwa dengan adanya pengkelolaan wisata yang di lakukan Koprasi tersebut tidak berdampak positif, baik perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung juga pembangunan infrastruktur Desa, “hingga kini Desa belum pernah mendapatkan apapun dan untuk sementara waktu Desa tidak akan meminta atau nuntut apapun,” ujar Kepala Desa.

Disela percakapan, Kepala Desa menyampaikan pesan keraguan terhadap 2 badah hukum Koprasi tersebut, apakah betul sudah mendapatkan ijin sesuai aturan yang berlaku dari berbagai pihak khususnya Taman Nasional?, mengingat menurutnya badan hukum Koprasi dalam mengkelola wisata di wilayah Taman Nasional banyak tahapan yang harus di lalui kalau di tempuh sesuai aturan hukum yang benar, “kalau itu sudah dilakukan (resmi) baru kita (Desa) akan shaering dengan pengelolanya,” ucapnya.

Namun demikian secara pribadi Ia menyatakan tutup mata dengan adanya kegiatan pengelolaan tersebut, lantaran menurutnya pula didalamnya pun ada adik, saudara dan juga kawan yang ikut andil dalam pengngelolaanya, sehingga membuat dirinya gak enak hati, namun di sisi lain Juanda menitik beratkan tanggung jawab sepenuhnya ke Taman Nasional, apa bila ada hal diluar dugaan terjadi yang paling bertanggung jawab adalah Taman Nasional, mengingat setiap hari dari pihak Taman Nasional hadir di lokasi objek wisata tersebut

“Secara pribadi saya tutup mata aja, soalnya kan didalamnya ada adik, saudara juga teman gang ikut ngelolanya, jadi saya kikuk atau serba salah dan gak enak hati, jadi kalau ada apa-apa terjadi yang paling bertanggung jawab ya dari pihak Taman Nasional, mengingat setiap hari kan dari Taman Nasional sendiri selalu ada di lokasi,” ungkapnya

Sementara Muhtadin staf Kesra Kecamatan Pamijahan yang juga pernah menjabat sebagai Sekdes Gunungbunder 1 saat di kompirmasi Senin, (6/5/2019) Pukul 13.00 WIB di kantornya Kecamatan Pamijahan mengatakan hal senada bahwa, Desa Gunungbunder 1 pun tidak mendapatkan dampak positif atas adanya pengelolaan objek wisata TNGHS II tersebut, yang ada menurutnya disaat libur akhir pekan apalagi libur panjang dampak kemacetan dan bising suara kendaraan yang melintas menuju arah wisata tersebut.

“Sedari saya menajabat Sekdes di Desa Gunungbunder 1, gak pernah ada dana apapun yang bersumber dari hasil CSR objek wisata Taman Nasional, yang ada malah macet dan bising kendaraan yang melintas menuju objek wisata itu di libur akhir pekan apalagi libur panjang,” pungkasnya. (Heri)

Tinggalkan Balasan