Menguak Polemik Objek Wisata Curug Ciputri

0
30

Bogor, Kabar Negeri

Sumber dibalik polemik antara Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) II dengan warga sekitar ternyata adalah adanya sengketa lahan yang di klaim oleh kedua belah pihak, selain itu persengketaan lahan tersebut diduga disebabkan adanya oknum Masyarakat yang melakukan jual beli atas lahan tersebut.

Terkuaknya kasus ini ketika pihak berwenang dari Taman Nasional hendak melakukan penertibkan bangunan yang berdiri di lahan yang di klaim masuk Zona wilayah di TNGHS II, namun ironisnya ada kesan pembiaran, pasalnya bangunan tersebut berdiri sudah hampir 10 tahun walaupun dalam bukti jual beli yang di lakukan masyarakat tersebut baru berjalan kurang lebih 5 tahun.



Dasar bukti transaksi jual beli berupa surat segel yang di tandatangani oleh pihak penjual dengan saksi para ahli waris juga diketahui Kepala Desa dan terbubuh cap atau stemple pemerintahan Desa pada tanggal 17 Maret 2014 Karena kesan pembiaran inilah sehingga tercipta situasi kegaduhan di kalangan masyarakat, hal ini terbukti dengan diadakannya pertemuan antara pihak terkait di kantor Kecamatan Tenjolaya.

Dalam acara ini turut dihadiri Sukirman selaku Kepala Resort TNGHS II, Sugandi Ketua RT.04/RW.07, Hero Akbar Alias Moses Perwakikan Siban, Sanen sebagai ahli waris juga Ketua RW.07, Camat Tenjolaya, Ishak Mairu, Kapolsek Ciampea diwakili kanit Intel, Ipda Endang Rusiana, Danramil diwakilkan Peltu Suyono sebagai Danpos Tenjolaya, beserta masyarakat Umum diwakili Supendi, Namun Kepala Desa berhalangan hadir.

“Yang kita tunggu-tunggu sebagai kunci dari akar persoalan ini sebetulnya bukan saja masyarakat yang juga warga Kami akan tetapi juga mantan Kepala Desa, namun sangat disesalkan beliau berahalangan hadir,” tutur Camat.

Camat juga menyampaikan bahwa dengan acara ini kami akan mengetahui kronologis permasalahannya, dengan memperlihatkan bukti apa saja yang di miliki oleh 2 warga kami (a/n Rais dan Saiban), walaupun sebetulnya ini adalah dalam rangka mewujudkan programnya pemerintah pusat terkait Geopark Pongkor, “namun demikian tetap ini warga kami harus diselesaikan secara bijaksana, tanpa ada yang di rugikan,” tutupnya

Kepala Balai Ir. Awen Supranata yang juga hadir menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini kami ingin membahas sesuai aturan yang berlaku, mengingat 2 bangunan atas nama Pak Rais dan Pak Saiban berada di Zona wilayah Taman Nasiona.

“Kalau di lihat secara aturan hukum harus ditegakkan, namun demikian kami akan mengutamakan/mengkedepankan pendekatan persuasif,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan 6 Opsi oleh Balai TNGHS disaksikan oleh Pihak Muspika Kecamatan Tenjolaya, diantaranya Pertama, bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan membongkar bangunan sendiri, Kedua, memberi kesempatan kerja terhadap anggota keluarga dalam pengusaha wisata di blok Ciputri oleh PT. Anugrah Alam Lestari, Tiga, mencarikan dan memberi lahan pengganti, Keempat adalah kombinasi poin 1 dan 2, Kelima adalah kombinasi poin 1, 2 dan 3, dan terakhir adalah Penegakan Hukum.

Polsek Ciampea yang diwakili Kanit Intel Ipda Endang Rusiana menerangkan bahwa sengketa lahan antara 2 masyarakat Desa Tapos II dengan Taman Nasional dapat diselesaikan dengan baik, “semoga dalam kesempatan ini ada solusi positif bagi ke Dua belah pihak, kami dari Kepolisan dalam acara ini sifatnya hanya memantau berjalannya pertemuan ini,” pungkasnya.

Hal yang sama juga di sampikan Peltu Suyono perwakikan dari Koramil 2114 Ciampea, “semoga dengan adanya pertemuan ini segala permasalahan dapat diselesaikan seadil adilnya, sehingga tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.

Selain itu Perwakikan Rais menyampikan bahwa dirinya warga sekitar, dari dulu hingga kini tidak pernah menikmati kaitan adanya kegiatan wisata di wilayah, “apalagi nanti saat di kelola oleh swasta! Kata pepatan jangan sampe Gunung Hejo tapi kami teu ngejo,” katanya.

Disamping itu Kepala Balai Ir. Awen Supranata menyampaikan bahwa mengingat pihaknya harus mematuhi aturan, namun apabila persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah itu yang dirinya harapkan, “dan si pengelolapun sudah menyatakan kesiapannya nanti kedepan dari pihak keluarga dapat/akan di berdayakan baik sebagai pekerja atau buka usaha warung di dalam kawasan wisata tersebut,” katanya.

Namun pihak RW menyampaikan Keberatannya saat Perwakilan Kel Siban menyampaikan bahwa sebetulnya pihaknya adalah korban, “tapi kami tidak akan membahas itu di sini, namun tadi saya melihat beberapa opsi yang sudah disiapkan oleh pihak Taman Nasional, kalau itu opsi nya saya akan sampaikan ke pihak bersangkutan kurang dari 1×24 jam,” pungkasnya.

Dari Pertemuan ini sudah menuai titik terang, namun para pihak berharap agar status tanah tersebut juga di telusuri agar jelas setatusnya. Yudi selaku tim dari Taman Nasional yang menghadiri acara tersebut juga menyampaikan bahwa, “berhubung ini kaitanya dengan negara, tentunya kami akan survey kembali ke lapangan sembari menentukan titik batas melalui GPS,” pungkasnya.

Perlu disampaikan bahwa semua ini bermula dari pihak perum Perhutani (kurang lebih Tahun 1962) memberikan lahan garapan kepada Narata bin Bajong, dari ahli waris Narata terjadi jual beli sebidang lahan seluas 100 meter persegi yang letaknya di blok Kambing yang dikenal dengan nomor C/SPPT: 716/98 fersil no:185 D. III dengan pembeli Saiban warga RT.04/RW.06 Desa Tapos I, yang kini di klaim oleh pihak Taman Nasional. (Heri)

Tinggalkan Balasan