Mendagri Dorong Regulasi Transaksi Non Tunai

0
3

Jakarta, Kabar Negeri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong perwakilan peraturan perundang-undangan non-komisi sebagai bentuk persetujuan transaksi tingkat pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rakor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia di Komplek Perkantoran BI, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

“Untuk transaksi non tunai, diperlukan aturan yang membentuknya Perpres atau apa pun untuk memberikan petunjuk yang diperoleh transaksi yang ada di tingkat Pemda,” kata Tjahjo.

Ia juga mengalokasikan data kependudukan yang digunakan untuk transportasi dan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos).



“Kemudian untuk Bansos Non Tunai serta transportasi memang kami usulkan untuk optimalisasi penggunaan data kependudukan yang mencapai tingkat perekamannya mencapai hampir 99 persen,” ungkap Tjahjo.

Menurutnya, pelayanan masyarakat harus meningkat seiring perkembangan ekonomi yang semakin tinggi.

“Percepatan Pembangunan, kemudian fungsi-fungsi pelayanan masyarakat harus ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” papar Tjahjo.

Untuk Meningkatkan kualitas Penerima Bansos diperlukan efektifitas dan pemantauan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Hal itu dilakukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik sebagai upaya meningkatkan Otonomi Daerah (Otda).

“Kuncinya untuk peningkatan pelayanan publik. Maka efektifitas dan pemantauan harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penerima Bansos. Hal ini bebas-mata untuk membangun tata kelola Pemda yang baik, lebih efektif dan efisien untuk perbaikan reformasi, birokrasi dalam upaya untuk mendukung Otda,” tutupnya . (Randi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Tinggalkan Balasan