Gaji Aparatur Desa Setara PNS, Wakil Bupati Bogor : Jangan APBD Dibebani Keputusan Pusat

0
4

Bogor, Kabar Negeri

Pemerintah pusat sudah mulai merancang regulasi untuk penyetaraan Gaji Aparatur desa dengan PNS Golongan IIA, hal itu sudah disetujui dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dalam rapat koordinasi di Menko PMK, Kamis (24/01/2019) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Disamping untuk pelaksanaan penyetaraan gaji perangkat desa akan dilakukan paling lambat di akhir Maret 2019. Karena saat ini Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis penyetaraan gaji.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor pastinya akan mengikuti keputusan tersebut, namun menurutnya jangan sampai Alokasi anggaranya malah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga harus merubah struktur APBD yang sebelumnya sudah dirancang.

“Selama itu keputusan pemerintah pusat kita ikutin, tapi jangan juga membebani APBD Kabupaten, yang saya dengar itu dibebankan ke APBD, nah itu kan akan merubah struktur APBD yang lalu,” katanya, Kamis (07/02/2019) seusai menghadiri Dirgahayu Partai Gerindra di Ciawi.

Iwan juga mengatakan jika APBD yang digunakan untuk menanggung Kesetaran Gaji tersebut maka belanja pegawai akan lebih besar, terlebih untuk desa sudah ada Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalo dari APBN kita terima, kalo dari APBD ya, jangan beban APBD kabupaten Bogor itu dibebani dengan biaya biaya yang dari keputusan pemerintah pusat, jangan sampai ini anggaran ini habis lagi buat belanja pegawai, ini kan aparatur desa, kan ada ADD juga didesa ada DD ada ADD,” katanya.

Iwan juga berpandangan tujuan adanya kesetaraan gaji tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, namun jika kualitas pelayanan sama saja, keputusan itu harus di evaluasi.

“Ini kan kita juga liat kualitas pelayanan masyarakat itu sejauh mana, kan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tapi kalo ditambah-tambah terus namun kualitas pelayanan sama saja, itu harus kita evaluasi juga,” pungkasnya. (Randi)

Tinggalkan Balasan