A. Suparta : Ketetapan Waktu Pilkades Berpengaruh Pada Kondusifitas Pemilu

0
2

Bogor, Kabar Negeri

Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bogor yang diwacanakan sebelumnya tahun 2020 menjadi usulan untuk dilaksanakan di 2019 mendapatkan perhatian dari segala pihak, salah satunya ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, A. Suparta yang juga sebagai Kepala Desa Sirnagalih.

Menurut Suparta terkait dengan Pilkades masih terfokus terkait dengan habisnya masa jabatan, adapun pelaksanaan untuk pemilihan Kepala Desa yang habis masa jabatan di tahun 2019 dan 2020, berdasarkan hasil rapat dari DPMD untuk 2019 dilakukan sesuai dengan usulan tanggal 3 November 2019, untuk yang 2020 di 3 November 2020.

“Ini baru merupakan hasil rapat yang berupa usulan yang nanti disampaikan ke Bupati, artinya nanti keputusanya ada di Bupati bagai mana, karena mungkin terkait dengan masalah anggaran karena di tanggung APBD,” katanya seusai melakukan pengambilan dokumen aset desa di Aula Kecamatan Dramaga, Rabu (09/01/2019).

Suparta juga berpendapat bahwa bagi Kepala Desa yang habis masa jabatanya 2019 di bulan Mei atau April pastinya harus istirahat dulu sampai dengan bulan November, hal tersebut juga sesuai ketentuan dan Undang-undang, bahwa kekosongan masa jabatan akan diisi oleh Plt dari kecamatan. Namun dirinya berharap jarak waktu Pilkades dengan habis masa jabatan kepala desa tidak terlalu lama.

“Karena dengan kurun waktu 8 bulan cukup lama, tapi kita juga paham di 2019 ini ada Pemilu (Pemilihan Umum) yang memeng sudah tidak bisa kita pungkiri, karena itu dilaksanakan di bulan April dan kemungkinan pelantikan Presiden dibulan Oktober, ini mungkin menjadi suatu permasalahan, yang penting bagi kami pelaksanaan Pilkades ini harus sesuai dengan kesepakatan semua pihak,” katanya.

Suparta juga berpandangan bagi Kepala Desa yang habis di tanggal 12 sampai 15 April bertepatan dangan Pemilu, dengan alasan kondusifitas pelaksanaan pemilu tentu harus diperhatikan.

“Kalo kepala desanya ini bisa jadi mungkin, bisa juga nanti di PJS kan atau bagai mana, atau dimajukan, itu saya fikir salah satu upaya untuk menjaga dan mengusahakan untuk supaya kondusifitas pelaksanaan Pemilu terjamin,” katanya.(Randi)

Tinggalkan Balasan