Dana Bantuan Infrastruktur 24 Desa Tak Cair, Ini Kata Fraksi NasDem

0
4

Bogor, Kabar Negeri

Dana Bantuan Infrastruktur untuk 29 Desa di Kabupaten Bogor dengan nilai total Rp.11.158.970.000, dalam anggaran perubahan Tahun 2018 ini ternyata hanya tercairkan untuk 5 Desa, hal ini menuai berbagai macam pandangan dan pertanyaan para Kepala Desa.

Menanggapi hal tersebut newskabarnegeri.com memberikan beberapa pertanyaan kepada H. Wahyanto SE, MM selaku Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, seusai Reses di Kecamatan Dramaga, Rabu (19/12/2018), berikut ulasanya.

Ada 24 Desa yang gagal mendapatkan Dana Bantuan Infrastruktur Kabupaten Bogor, sebenarnya dana mereka tidak bisa cair itu karena apa ?

“Karena belum dapat persetujuan dari anggota DPRD,”

Berarti anggaran tersebut ada kemungkinan bisa dicairkan ?

“Tidak mungkin,”

Berarti ada kemungkinan akan ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditahun ini untuk Kabupaten Bogor, karena dana tersebut tidak terserap ?

“Oh iya,”

Apa alasannya DPRD tidak setujui anggaran tersebut ?

“Susah ya, alasanya ya, jadi intinya, gimana ya, jadi, kenapa alasanya kok gak bisa cair kan itu ?, karena kan belum dapat persetujuan DPRD intinya itu, alasanya itu,”

Tapi kenapa anggaran itu bisa sampai muncul di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) ?

“Gak tau itu”

Apakah mereka mengeluarkan anggaran tanpa ada aturan yang jelas ?

“Engga juga sih kalo menurut saya hanya rancangan, gak mungkin mereka main-main, mungkin terlalu keGRan untuk cepat sosialisasi, tapi intinya dana tersebut ditarik lagi ke Kas Daerah (Kasda) lah,”

Anggaran ini pastinya akan menjadi SILPA di tahun ini, mungkin akan ada SILPA lain yang muncul ?

“Pasti ada, SILPA itukan salah satu sumbernya diantranya yang gagal lelang, atau bantuan ke desa yang tidak terealisasi, terus mungkin lelang yang tersisa, misalnya lelangnya 1 M nawarnya 800 otomatis kan ada sisa, SILPA-SILPA kan banyak,”

Dari jumlah desa yang tak dapat tercairkan ternyata ada juga desa-desa yang anggaranya tercairkan, bagai mana itu ?

“Untuk Megamendung itu disetujui oleh DPRD, 4 kegiatan di Kecamatan Megamendung, sama yang saya sebut tadi 1 di Desa Cimande (Kecamatan Caringin), jadi ada 5 kegiatan yang di ACC, pemikiran Anggota Dewan itu harus disetujui karena untuk mengatasi kemacetan Puncak karena jalan alternatif itu,”

Sebagian Kepala Desa Berpandangan, jika memang tidak disetujui kenapa tidak semua ?

“Jadi kan mengingat waktu karena kan diperubahan, terselesaikan gak, entar akan bermasalah kalo waktu itu di disetujui kalo waktunya tidak cukup, coba bayangkan saja dengan pembangunan yang ada nilainya M (Miliar) segala, dengan waktu mungkin ukuran 1 bulan, terselesaikan gak pertanyaan saya,”

Dengan adanya kejadian ini, berdampak adanya mosi tidak percaya kepada dewan terjadi, bagai mana pandanganya ?

“Itu hak mereka ya, sah-sah saja menurut saya, semua boleh berpendapat, gak jadi masalah menurut saya,”

Untuk antisipatif adanya mosi tidak percaya ini, kedepan bagai mana ?

“Kita bicara apa adanya, kita tidak akan tutup-tutupi, apa yang saya utarakan Reses tadi, apa yang terjadi,”

Dalam hal ini ada dua usulan bantuan keuangan diantaranya, usulan Bupati dan DPRD, ada beberapa Kepala Desa yang berpandangan bahwa, karena usulan Dewan tidak dicairkan maka usulan Bupati juga tidak perlu dicairkan ?

“Kita baru nyari jalan yang terbaik, bagai mana batuan keungan kedesa itu untuk semua dan baik untuk pembangunan,”

Bantuan keuangan ini ditahun lalu juga sudah ada, kenapa ditahun ini seakan-akan tersendat, apa karena belum disiapkan regulasinya ?

“Iya, karena terus terang saja ya, di kacamata kita tidak semuanya baik, tapi ada juga yang baik, tapi dimeja kita tidak semua berjalan lancarkan,”

(Randi/Heri)



Tinggalkan Balasan