Merasa Dikorbankan, Kades Petir : Dewan Tukang Dablong

0
8

Bogor, Kabar Negeri

Kepala Desa Petir, Engkos Kosasih kembali meluapkan Kekecewaanya kepada Anggota Dewan, saat Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, yang diselenggarakan di Kecamatan Dramaga, Rabu (19/12/2018).

Kali ini Kepala Desa Petir merasa sangat kecewa terkait batalnya Bantuan Dana Infrastruktur Desa dalam Anggaran Perubahan 2018 yang Batal direalisasikan, hal tersebut disaksikan langsung oleh Erwin Najmudin, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan H. Wahyanto SE, MM selaku Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.

Menurutnya semua berawal saat di bulan November, salah satu desa di Kecamatan Dramaga diundang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk disosialisaikan desa-desa yang menerima Bantuan Infrastruktur dalam anggaran perubahan tahun 2018.

“Saya ikut dalam waktu itu, hanya satu Desa Petir Doang yang diundang, katakan lah yang mau dapet mungkin. Kalo tidak salah ada 27 desa yang diundang pada saat rapat sosialisasi di DPMD, Alhamdulilah Kepala DPMD pak Deni dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga dari Inspektorat Kabupaten Bogor,” ujarnya, saat mengungkapkan kekecewaanya di depan dua orang Anggota Dewan.

Itu sudah ada angkanya, lanjutnya, “dari 20 sekian sudah ada angkanya, sudah ada ketetapanya desa mana saja yang akan dapat Bantuan Infrastruktur dalam anggaran perubahan, sampai-sampai saya sebagai Kepala Desa bicara, dianggapnya 100% pasti dapat, bervareasi setiap desa,” lanjutnya.

Kepala Desa Petir juga mengatakan bahwa pada saat itu Kepala Desa dinformasikan harus segera membuat permohonan pencairan, “ya kami pada saat itu yakin saja, yang namanya Kepala Desa sudah dipinta permohonan pencairan oleh Kasipem pada saat itu dan diantar oleh beliau ke DPMD sambil membawa permohonan pencairan,” ujarnya.

Kepala Desa juga mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan sudah menurunkan bahan matrial untuk lokasi yang akan dibangun.

“Saya sudah sosialisasikan kepada masyarakat terkait anggaran itu, sampai-sampai saya berani menurunkan, minta diturunkannya bahan matrial, karena yang direncanakan adalah rabat beton,” ujarnya.

Kepala Desa juga mengungkapkan dalam rapat yang kedua, sambil diminta membawa Permohonan Pencairan, ternyata pada saat itu Anggaran tersebut dibatalkan, hanya ada 1 desa di Megamendung yang angkanya Rp. 1,8 Miliar yang mendapatkan bantuan tersebut.

“Saya berfikir, sedangkan bahan matrial sudah saya turunkan, banyangkan bagai mana reaksinya, apa kata Kepala DMPD pada saat itu, DMPD pada saat itu disimpulkanya program Bantuan Infrastruktur anggaran perubahan 2018 gagal, apa alasanya ?, ternyata hanya satu, digagalkan, tak disertui oleh Anggota Dewan,” ungkapnya.

Ini semua sudah ada, lanjut Kepala Desa, “kurang lebih 11 koma sekian miliar yang akan dikucurkan, ini digagalkan, oleh sebab tidak disetujui oleh Aggota Dewan alasanya. Lalu Kepala Desa pada saat itu berharap, Kepala Dinas tak dapat bicara apa-apa pada saat itu. Tolong kami para Kepala Desa difasilitasi untuk bertemu para Anggota Dewan, pada saat itu, ternyata tidak ada, padahal saya berharap bertatap muka dengan para Anggota Dewan, di kursi Dewan disana, para Kepala Desa,” lanjutnya.

Kepala Desa Petir juga merasa dirinya dikorbankan, karena barang matrial untuk membangun jalan sudah turun, namun ternyata anggaran tersebut dibatalkan sehingga pembangunan terhambat, akibatnya masyarakat menganggap Kepala Desa Berbohong.

“Saya merasa dikorbankan di masa-masa ini, memang angkanya tidak terlalu besar hanya 100 juta namun terasa, barang sudah turun, matrial sudah turun, harus dibayar, dianggapnya apa oleh masyarakat, Dablong,” katanya.

Pihaknya juga meyakini tidak mungkin DPMD mensosialisasikan tanpa ada koordinasi dengan BPKAD, “karena sudah jelas itu angka keuanganya ada, DPMD dan BPKAD tidak mungkin mensosialisasikan kalo tidak ada payung hukum,” ujarnya.

Kepala Desa juga mengataka hingga sampai saat ini pihak DMPD maupun BPKAD, belum dapat memfasilitasi kepala Desa untuk bertemu para Anggota Dewan, “ternyata sampai sekarang tidak ada, nah ini, Apakah itu kepedulian, rasa tanggungjawab Anggota Dewan dimana, aneh saya,” katanya.

Kepala Desa juga mengaku banyak Anggota Dewan yang PHP (Pemberi Harapa Palsu) kepadanya, menjanjikan akan mengucurkan bantuan tapi menurutnya semuanya nihil. “Ada yang mau beri bantuan, buatkan proposan, saya buatkan, setelahnya hanya PHP, yang artinya PHP itu dimata saya Dewan Tukang Dablong, tukang bohong berarti, buat apa jadi Anggota Dewan kalo begitu,” ujarnya.

Kepala Desa juga mengatakan bagi para Dewan tak perlu memberikan PHP pada Rakyat melalui Kepala Desa, menurutnya jika Kepala Desa berhadapan dengan masyarakat pastinya sudah Rusak, tidak memiliki citra apa pun, “dianggapnya berbohong, ngadablong,” kata Kepala Desa.

“Sekarang saya dibohongi juga di masa-masa akhir jabatan saya, belum nombokinya apa lagi lawan politik sudah berbeda pada saat ini, bukan di Pileg saja, di Pilkades sekarang sudah mulai menghangat, ada 4 Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatanya di Kecamatan Dramaga, 4 hari sebelum Pilpres dan Pileg,” pungkasnya.(Randi)



Tinggalkan Balasan