8 views

GPI Gelar Mimbar Bebas Tolak UU Omnibus Law

Jakarta | newskabarnegeri.com

Bertempat di Sektetariat pusatnya Jl. Menteng Raya Jakarta Pusat, Senin (12/10/20) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Gelar acara mimbar bebas untuk memfasilitasi aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Adapun tema mimbar bebas kali ini berjudul ‘Tunduk Tertindas Atau Bangkit Melawan, Lawan Penindasan Dan Penjajahan Gaya Baru’ untuk menolak Undangan-undang (UU) Omnibus Law.

Hadir pada acara ini perwakilan Mahasiswa, Buruh, Petani, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat. Dalam sambutannya Sekjen GPI Diko Nugraha mengatakan bahwa, yang Ia baca dari Undang-undang Omnibus Law ini sangat berlawanan dengan UUD 45 dan bertentangan pula dengan pasal 33 UUD 1945, yang jelas-jelas bertolak belakang dengan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga :  Positif COVID-19 di Indonesia Tembus 4.557 Kasus



“Ada berapa pasal yang menyangkut kehidupan rakyat, mohon Undang-undang Omnibus Law di revisi,” katanya.

Sementara itu Irfandi dari Mahasiswa Indonesia Timur berorasi dengan mengatakan bahwa, Naskah RUU Omnibus Law tidak pernah di tunjukkan kepada Masyarakat, ada Wakil rakyat malah berpihak kepada pengusaha, UU ini jelas-jelas sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Dirinya juga meyakini dengan kita menolak UU Omnibus Law ini, ada 11 kluster dan ada 1 kluster yang mengenai perijinan, yaitu akan di ambil pemerintah pusat, hak anak daerah akan di kemanakan, tidak di beri ruang.

Baca Juga :  Peringati Hari Lansia Nasional, Gubernur Minta Fasilitasi Lansia Aktif

“Jangan permainkan mandat yang diberikan rakyat. Anda kami yang pilih, jadi jangan sakiti hati kami, Ada berapa pasal yang menyangkut kehidupan rakyat, mohon UU Omnibus Law di revisi,” ujarnya.

Pada akhir acara Diko Nugraha berpesan kepada para peserta kalau turun kejalan jangan berbuat anarkis, seperti merusak, membakar fasilitas umum maupun pribadi sebab hal itu jelas-jelas sudah keluar dari tujuan unjuk rasa semula. Apabila Pemerintah menolak tidak membatalkan dengan membuat Perlu, maka harus dilanjutkan perjuangannya ke Mahkamah Konstitusi.(Wawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *