13 views

Ini Pandangan Saksi Ahli dari INI-IPPAT DKI Jakarta di Sidang Perkara Martina Hendriati

Bogor | newskabarnegeri.com

Sidang gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang di tuduhkan kepada Martina Hendriati oleh oleh Benny Leimana di Pengadilan Negri (PN) Kelas 1 Kota Bogor, kini memasuki babak baru. Sidang kali ini dihadiri saksi ahli dari Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Penjabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT) DKI Jakarta, dari tergugat yakni Martina Hendriati, SH, Selasa (06/10/2020) lalu.

Sebagai mana yang di sampaikan dalam persidangang, saksi ahli mengatakan, dalam pembuatan Akta dihadapan Notaris membuat (Akta-red) otentik berdasarkan Minuta.

“Setelah minuta ditandatangani dengan sempurna maka Notaris mengeluarkan salinan Akta, inilah yang diberikan kepada para pihak yang tersimpan dan harus dijaga oleh Notaris adalah minutanya,” kata DR. Irawan Santosa, S.H, S.pN, MH saat menjadi Saksi Ahli dari INI-IPPAT DKI Jakarta, Selasa (06/10/2020) lalu.



Ia menjelaskan, menurut Undang-undang jabatan Notaris didalam Pasal 1 ayat 13 bahwa protokol Notaris merupakan, arsip Negara yang harus disimpan dan di pelihara. Namun harus di simpan dan dipeliharanya tidak disebutkan.

“Sepanjang yang membawanya itu Notaris, Minuta itu boleh keluar. Namun jika yang membawanya bukan Notaris itu tidak di perbolehkan, karena itu arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga oleh Notaris,” tuturnya.

Baca Juga :  Pangdam III/Siliwangi Kunjungi Yonif 315/GRD

Menurutnya, Minuta tersebut bersifat rahasia, berkaitan dengan Akta yang dibuat berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari para pihak dan itu bagaimana terdapat dalam sumpah jabatan harus di rahasiakan seumur hidup.

“Jika Notaris meninggal, Minuta tersebut dipegang oleh pemegang protokol atau disimpan dan di pelihara oleh pemegang protokol,” tuturnya.

Dirinya juga menerangkan Apa bila Minuta tersebut hilang, sebagai mana ketentuan yang mengatur didalam UUJN, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang memastikan, kehilangan tersebut disengaja atau tidak.

“Jika disengaja, ada sangsinya sebagai mana di ketahui, begitu juga tidak di sengaja. Tentu ada sanksinya. Itu di atur dalam undang-undang jabatan Notaris, mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, secara hormat dan tidak hormat,” katanya.

Namun menurutnya Apa bila yang menghilangkan Minuta tersebut orang lain, sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MP Notaris itu berada yang menentukan siapa disini yang lalai. Tentunnya siapa saja yang menghilangkan arsip tersebut menurutnya sebagai saksi ahli bisa di kenakan sanksi.

Sementara itu, dalam sidang PMH Saksi ahli kedua DR. Maman Sudirman, S.H, S.pN, MH, M.Kn, ME, menerangkan terkait ketentuan lelang. Dalam kategori lelang, kata dia, ada tiga ketegori, yaitu, lelang eksekusi, non eksekusi sukarela dan non eksekusi wajib. Didalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan, lelang eksekusi juga macam-macam. Terkait dengan Pasal 6 Undang-undang hak tanggungan itu termasuk pada lelang eksekusi.

Baca Juga :  Amankan 1.552,3 Gram Sabu, Sat Narkoba Polres Bogor Selamatkan 12.000 Jiwa

“Lelang hak tanggungan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 96 tentang UUHT. Didalam Pasal 6 UUHT disitu di jelaskan, pihak kreditur dapat langsung melakukan Lelang. Namun, didalam ketentuan terkait dengan eksekusi itu diatur di dalam Pasal 20 bahwa Lelang itu dapat dilakukan secara dibawah tangan, Lelang yang dilakukan secara paraturan eksekusi dan Lelang dilakukan menurut sita eksekutorial,” tuturnya saat menjadi Saksi sidang, Selasa (06/10/2020).

Sementara itu, lanjutnya, objek hak tanggungan, kalau meriver kepasal Undang-undang No. 4 Tahun 96 tentang UUHT, yang namanya hak tanggungan itu ada yang namannya hak milik dan hak-hak lainnya.

“Tekait hak tanggungan dijelaskan, berkaitan dengan hak-hak atas tanah berikut atau tidak berikut barang-barang yang ada di atasnya. Pada saat kita Lelang yang harus kita perhatikan didalam ketentuan Lelang itu, ada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pejabat Lelang. Ada kelas 1 dan ada kelas 2,” ujarnya.

Baca Juga :  Ini Penjelasan Mayora Terkait Tuduhan Warga

Kemudian, terkait dengan proses lelang itu diatur didalam ketentuan Menteri Keuangan Tahun 2017 yang di sebut dengan petunjuk teknis pelaksanaan Lelang. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 dan Peraturan Dirjen Tahun 2017 terkait objek Lelang itu disebutkan didalam risalah Lelang.

“Pada saat objek itu di Lelang ada yang namannya Risalah Lelang. Dan ada macam-macam, ada yang namanya Minuta, Salinan, Grose dan ada kutipan, itu fungsinya terkait lelang. Jadi pada saat itu, yang terkait pada objek misalkan tanah, berarti objeknya harus di tuangkan didalam rilasal Lelang,” terangnya.

Karena, kata dia, perinsip Lelang itu berupa benda bergerak atau pun terhadap benda tidak bergerak. Jika di sederhanakan Lelang itu adalah jual beli. Namun berbeda jual beli menurut PPAT, intinya kalau lelang itu lebih menyeluruh. Baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, apakah objeknya, tanah, bukan tanah, boleh dilakukan melalui lelang.

“Itulah yang dituangkan didalam ketentuan peraturan Dirjen maupun Peraturan Petunjuk Teknis. Khususnya yang mengatur risalah Lelang, disitu harus jelas objeknya,” tuturnya. (Randi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *