26 views

11 Desa Kembalikan Bantuan PHBN & Tuntut Transparansi PT. Antam UBPE

Bogor | newskabarnegeri.com

11 Kepala Desa se- Kecamatan Nanggung tolak pemberian bantuan Perayaan Hari Besar Nasionsal untuk kegiatan HUT RI ke – 75 dari perusahaan PT. Aneka Tambang Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor. Kepala Desa menilai pihak PT Antam tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga bantuan yang diberikan tidak sesuai apa yang diharapkan.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Nanggung, Jani Nurzaman sekaligus Kepala Desa Kalongliud menyatakan, bahwa masalah bantuan dari PT. Antam dengan perwujudan untuk kegiatan hari besar Nasional HUT RI yang ke -75, pihak PT Antam hanya menggelontorkan anggaran sebesar 1 juta rupiah per satu desa.



“Atas dasar kesepakatan rekan rekan Kepala Desa, bahwa uang tersebut kita kembalikan ke kas atau ke rekening PT. Antam karena tidak sesuai yang diharapkan,” kata Ketua APDESI Kecamatan Nanggung, Selasa (1/9/2020).

Selain tidak sesuai, menurut Jani alasan yang menjadi landasan untuk mengembalikan uang itu, karena kegiatan HUT RI sudah kelewat dan dana tersebut di cairkan sekitar tanggal 20 Agustus.

“PT Antam rutin biasanya semua pemerintah desa menerima bantuan sebesar 2 juta untuk kegiatan PHBN, tapi kenapa tahun ini cuman satu juta. Penolakan ini serentak di 11 Desa, kita sepakat untuk mengembalikan lagi sebabnya pemberian anggaran tersebut tanpa adanya konfirmasi ataupun musyawarah terlebih dahulu,” keluhnya.

Baca Juga :  Dihadiri Wali Kota, PDAM Tirta Pakuan Gelar Bukber Bareng 40 Yatim

Lebih lanjut Jani mengatakan, kalau alasanya di suasana Pandemi saat ini kegiatan yang pihaknya lakukan di desa tetap mengacu kepada surat edaran Bupati, yang mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di momen HUT RI sifatnya lebih ke edukasi, motivasi Bukan sifatnya yang berkerumun atau mengumpulkan masyarakat.

“Berbicara transparan menurut kami PT Antam transparansinya belum maksimal, sebabnya transparansi anggaran tanggung jawab sosial lingkungan berapa persen untuk kegiatan setiap tahunnnya,” katanya.

Senada dengan yang dikatakan Kepala Desa Cisarua H. Ipid Idris, menurutnya transparansi PT Antam kerap kali ditanyakan oleh Pemerintah Desa, bukan hanya yang berkaitan dengan pembangunan saja, termasuk bentuk transparansi pihak PT Antam.

“Ini kadang kan kita aja yang harus jujur kemudian mereka semanya dia (PT. Antam), Adapun bantuan dari PT Antam, kemudian cara penyalurannya lambat, maka itu semunya harus transparan untuk anggaran setiap tahunya.” kata Ipid.

Ipid juga mengomentari cara PT. Antam mengucurkan bantuan, seharusnya terlebih dahulu musyawarah sebelum disalurkanya bantuan. Terlebih Jembatan Gantung wilayah PT. Antam di 4 titik, 3 diataranya menghubungkan Desa Bantarkaret dengan Desa Cisarua yang sekarang kondisinya memperihatinkan, padahal Karyawan Antam kerap menggunakan jembatan tersebut.

Baca Juga :  Ruang Diskusi, Ciampea Kembali Gelar Rakor

Menanggapi hal tersebut, Asisten Manager Pengembangan Masyarakat dan Humas PT. Antam, Agus Setiono, bahwa partisipasi PT Antam untuk kegiatan PHBN untuk masing masing Desa itu kembali lagi kepada mereka, sebenernya dukungan partisipasi rutin dalam setiap kondisi, salah satunya HUT RI atau hari besar lainnya pihak Antam bisa berpartisipasi.

“Partisipasi itukan di sesuaikan, kita lagi bisa membantu atau bisa berpartisipasi, tidak ada musyawarahnya ngajuin mah masing masing silahkan saja, tidak ada Musyawarah, kecuali Musrenpong pasti ada musyawarah karena itu membuatkan komitmen apasih yang mau direncanakan didesa ini itu, kita pagunya segini ya nanti apa yang dilakukan. Silahkan disusun itu musyawarah namanya,” urainya.

Menurutnya, Kalau yang sifatnya dukungan partisipasi, itu normatif sebab partisipasi bisa terealisasi maupun tidak. Jika disebut mupakat pengecualian seperti Musrenpong dan sebagainya, hal itu tergantung momentumnya.

Ketika ditanya transparansi tahun anggaran PT. Antam, menurutnya, kalau transparansi sesuai alokasi mereka (Desa) pihaknya berikan, namun tidak mungkin transparansi anggaran internal Antam, menurutnya Anggaran PT. Antam sudah disusun bersama semua perusahaan unit Antam, kemudian nanti disahkan oleh Kementrian ESDM.

“Hak mereka, mereka mengajukan permohonan kita support kemudian mereka menolak tidak menerima itu hak mereka mangga-mangga saja. Sepanjang bisa berperan membantu ya berpartisipasi terlepas itu, maaf sesuai keinginan atau tidak engga mesti dilihat dari itunya kan. Pengembalikan uang para Kepala Desa baginya tidak ada masalah seandainya uang itu tidak diperlukan,” kata Agus.

Baca Juga :  Kades Sukaluyu Bagikan 2500 Masker Kepada Warganya

Agus juga menerangkan adapun program PT Antam disesuaikan dengan kondisi, seperti alokasi penanganan Covid 19, alokasi desa desa sesuai musrenpong masih berjalan dan itu sudah hasil musyawarah bersama pembangunan Pongkor.

“Dengan dukungan Covid 19 prioriotas menunjujan pemerintah fokus penanganan terhadap Covid, tetapi didalam hal ini kami dalam mengalokasikan tidak mengkesampingkan dukungan lain, seperti dukungan Musrenpong sampai hari ini masih berjalan, pendidikan masih ada, kesehatan dan dukungan rumah RTLH masih ada,” tukasnya.

Dirinya juga menuturkan, kalau bantuan Covid 19 yang sudah dilaporkan ke Bupati sebesar Rp. 1,2 Miliyar ditambah alat uji Swab PCR yang di berikan ke RSUD Leuwiliang Rp. 1,2 Miliyar, “berarti untuk dukungan Covid baik di Kabupaten maupun di Kecamatan Nanggung berarti sudah mencapai 2,4 milyar,” tutup Agus. (Andriansyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *