112 views

Berbagai Dugaan Dibalik Penyaluran BSP di Desa Karehkel

Bogor | newskabarnegeri.com

Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dulu disebut BPNT di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang kembali menuai tandatanya. Pasalnya komoditi yang disalurkan kepada KPM jika dilihat sesuai Harga Ditjen PDN Kementrian Perdagangan Beras Medium 10 Kg seharga Rp. 106,180, Telur 20 Biji sama dengan 1,25 Kg seharga Rp. 33,502, dan Kacang Hijau 0,5 Kg seharga Rp. 11,805.

Disamping itu jika dilihat dari harga pasar Jeruk 1 Kg seharga Rp. 15,000 dan Kangkung 1 Ikat seharga Rp. 3000. Maka total harga komoditi tersebut berkisar Rp. 169,487 sedangkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan Rp. 200,000, sehingga diduga KPM dirugikan Rp. 30,513.

Baca Juga :  Bank Mandiri Bagikan 320 KKS Di Desa Kota Batu



Selain itu dari informasi yang dihimpun juga terjadi dugaan pungutan pengkolektifan dan pengumpulan Kartu Kesejahtraan Sosial (KKS) oleh RT dan RW setempat, bahkan pembelian Komoditi menggunakan KKS di e-Warong dilakukan secara kolektif oleh RT dan RW. Praktik pungutan liar (Pungli) pun diduga dilakukan oleh RT dan RW dengan nominal Rp. 10,000 setiap KPMnya.

Disamping itu Komoditi beras yang dibagikan kepada KPM pun diduga tak Bermerek, padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras, dalam Pasal 2 diatur bahwa Pelaku Usaha yang memperdagangkan beras dalam Kemasan kurang dan 50 kg (lima puluh kilogram) wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.

Baca Juga :  Kadis Sosial Kab. Bogor: Bukan Kewenangan Dinas Keluarkan Rekom Supplier

Jika Beras tersebut masih belum bermerek dalam Pasal 12, ditegaskan Pelaku Usaha wajib melakukan penarikan Beras dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Beras dalam Kemasan yang tidak mencantumkan Label yang telah terdaftar.

Menanggapi hal tersebut TKSK Leuwiliang, Nano selaku pendamping Program BSP membenarkan bahwa hal tersebut memang terjadi, “Jadi singkatnya bahwa semua itu emang bener kenyataannya seperti itu mau gimana lagi,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga :  Yayasan Al-Akhyar Kalimurni Berkurban Untuk Memupuk Rasa Solideritas

“Dari awal dinas sudah memberikan arahan, jadi walaupun saya melaporkan lagi seakan akan mengulang pembicaraan,” tegas Nano.

Semantara itu Kepala Dinas Sosial Rustandi kembali menegaskan bahwa setiap tim pelaksana BSP harus melaksanakan fungsinya sesuai Pedoman Umum (Pedum), “Saya meminta dalam berbagai kesempatan, penuhi Pedum 2020,” pungkasnya saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Hingga berita ini diterbitkan Kepala Desa Karehkel masih belum menanggapi hal tersebut, padahal dirinya merupakan Tim Monitoring dan Evaluasi BSP di lingkup Desa. (Tim/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *