Berantas Korupsi Di Desa, Kemendes PDTT Gandeng KPK

Jakarta | newskabarnegeri.com

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Perundingan Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendes PDTT dengan KPK RI tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Kantor Kemendes PDTT pada Selasa (14/7/2020).

Nota Kesepahaman dibuat dalam kerangka upaya pemberantasan tindak korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Terkait ruang diskusi di dalam nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada pembahasan data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perundingan tindak lanjut korupsi, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hubungan pemberantasan tindak pengadilan korupsi, pengkajian dan penelitian serta penyediaan narasumber dan ahli.

Baca Juga :  Bertemu Pengurus KWI, Presiden Sampaikan Menjaga Keragaman, Kerukunan, dan Persatuan

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri usai penandatanganan laporan, tahun 2020 ini Kemendes PDTT telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Karena kita memang betul-betul melakukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin. Di sini setiap bulan inspektorat memberikan laporan terkait kinerja dan berbagai hal di masing-masing ke masing-masing ke Dirjenan sehingga sejak dini bisa memperbolehkan berbagai hal yang dipikirkan bisa berpotensi merugikan negara,” kata Gus Menteri .

Selain itu, Gus Menteri juga menerbitkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Alhamdulillah, laporan LHKASN dan LHKPN sudah 100 persen. Terdiri dari LHKASN sebanyak 1.329 ASN dan LHKPN sebanyak 856 pejabat,” imbuh Gus Menteri.

Baca Juga :  Industri Harus Laporkan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Bukan itu saja, Gus Menteri melaporkan terkait zona integritas. Dalam hal ini, Kemendes PDTT pada tahun 2009 adalah 6 unit zona kerja meningkat menjadi 19 unit zona kerja pada tahun 2020.

“Dan tentu saja ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbagai upaya melawan korupsi. Dengan kerja sama ini, mudah-bisa kita perbuat untuk memudahkan kita. Kemendes PDTT terjauhkan dari musibah korupsi di Indonesia,” katanya.

Sementara iti, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDTT yang telah mengembangkan kompetensi integritas di wilayah yang digunakan unit.

Menurutnya, Korupsi yang menyebabkan banyak orang serakah, karena ada peluang, karena kebutuhan, karena tantangannya yang rendah sehingga orang melakukam korupsi.

“Tapi disamping itu, korupsi muncul karena kekuasaan, karena ada peluang dan kekurangan koordinasi.

Baca Juga :  Seperti Apa Arah Pembangunan Desa Kota Batu 2020 ?

Terkait dengan penandatanganan, KPK kata Firli, sangat terbuka untuk setiap kementerian dan lembaga terkait terkait dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi, baik itu meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan tidak terjadi korupsi, pendidikan dan lain-lain.

“Khususnya Kemendes PDTT hari ini dilakukan penandatanganan kerjasama. Kami siap mendampingi dan kami siap untuk menjadi narasumber dan ahli. Hal yang penting adalah negara ini bebas dari korupsi,” katanya.

Dalam penandatanganan ini ikut dihadiri oleh Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan pejabat eselon satu lainnya di Kemendes Lingkungan PDTT turut membantu pegawainya.

Sumber : Humas Kemendes PDTT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *