Statistik Artikel Berita 284 views

Program BSP Karehkel Berpolemik Diduga Tikor Desa Tidak Paham Pedum

Bogor | newskabarnegeri.com

Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dulu disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali berpolemik, kali ini terjadi polemik antara Kepala Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Odi Marwan dengan salah satu pemilik Agen Bank BNI atau e-Warong, Misja.

Polemik ini bermula ketika Odi Marwan selaku Kepala Desa meminta Misja menandatangani surat pernyataan untuk mengalihkan/berhenti sebagai e-Warong penyalur BSP, namun Misja menolak penandatanganan surat tersebut. Tindakan Kepala Desa tersebut menurut Misja didasari oleh hasil kesepakatan BPD, LPM dan lainnya.



“Pada awalnya berdasarkan kesepakatan antara BPD, LPM dan lainnya kesepakatan bersama, suruh tanda tangan, ketika saya lihat itu isinya, dalam isi surat itu, tapi suruh ikhlas rido kalo bahasa kampung ya, disitu ada bahasa kalimat tidak ada pemaksaan, jadi saya gak mau, saya sampai 2 hari diuber-uber pihak desa mau minta tanda tangan, sampai saat sekarang saya gak tanda tangan,” kata Misja Rabu (1/7/2020).

Baca Juga :  Habib Rizieq Berikan Arahan Dalam Ijtima Ulama III

Misja lebih rinci menerangkan bahwa Kepala Desa awalnya memaksa untuk segera ditandatangani Surat Pernyataan tersebut, sehingga dibawa lah mesin EDC tersebut oleh pihak Desa. Namun Misja tidak tinggal diam, dirinya langsung melaporkan tindakan itu kepada Bank BNI.

“Maksa itu orang orang Desa, dari pada saya suruh tandatangan bawa aja kata saya gitu mesin EDC, setelah itu ditaro didesa, saya laporan, dari pada ditaro di desa. Orang BNI kan saya telepon, ini gimana nih kata orang BNI, ‘rusak atau hilang pak Misja yang disalahkan karena kamu agen’, terpaksa saya laporan ke BNI, dari pihak BNI sementara diamankan diambil dari pihak desa itu EDC nya,” kata Misja.

Baca Juga :  3500 Jema'ah, Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ust Felix Siauw di Villa Ciomas Bogor

Misja juga mengatakan bahwa langkah itu diambil karena kenyamanan kekuarganya mulai terganggu dengan polah tingkah Kepala Desa, akhirnya dirinya kembali ke Bank BNI untuk memblokir rekeningnya”Dari pada ketika saya gesek, saya menyalurkan, takut kaya Mandiri uangnya dipinta sama dia, saya gak mau,” kata Misja.

Dalam kesempatan berbeda Kepala Desa Karehkel Odi Marwan menerangkan hal berbeda, menurutnya 3 agen Bank yang menyaluskan BPS saat ini sudah mengundurkan diri, sehingga pihak desa sedang melakukan proses pengajuan agen Baru

“Udah ngundurin diri otomatis kan ditarik (EDCnya), Di Karehkel udah gak ada lagi Agen, kita lagi ajuin sekarang, proses sudah masuk ke Dinsos. Semuanya ngundurin diri semua ke Bank, ada tiga agen Bank Mandiri dua, BNI satu, yang satu mah dari awal juga udah gak ada, mesinnya udah ada disini,” kata Kepala Desa, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga :  POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN SIAP DILAUNCHING

Kepala Desa juga mengclaim bahwa tindakan yang ia ambil merupakan proses perapihan dan perbaikan, dirinya juga menilai jika ada orang yang merasa tersisihkan itu hal yang wajar.

“Ini proses perapihan cek aja entar kedepanya, selama masih bisa dirapihkan ini warga saya semuanya. Wajar ini baru ada perubahan, ada perbaikan, orang yang merasa tersisihkan itu wajar tapi yang saya fikirkan kepantingan masyarakat,” ujarnya.

Tindakan yang dilakukan kepala desa dinilai tidak sesuai Pedoman Umum (Pedum) 2020 pasalnya didalam Pedum 2020, Kepala Desa Sebagai Tim Koordinasi tingkat Desa seharusnya melaporkan permasalahan secara berjenjang, bukan malah melakukan tindakan tanpa berkoordinasi Tim Koordinasi Kecamatan sampai Kabupaten.(Randi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *