Arah Pembangunan Desa Dimata Edy Triono Sumartadi, SH., M.H

Jakarta | newskabarnegeri.com

Desa kini menjadi Barometer pembangunan Nasional dari mulai pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, Sosial bahkan Budaya. Terlebih ditahun 2020 ini Pemerintah Pusat Mengucurkan sekitar Rp. 72 Triliun untuk Dana Desa kepada 74.954 Desa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu percepatan pembangunna di Desa menjadi suatu hal yang sangat penting, untuk menopang pembangunan Nasional di segala lini.

Sistem pengawasan penggunaan Dana Desa juga dinilai perlu kembali disempurnakan, pasalnya dari mulai mekanisme Pengajuan, Pencairan hingga realisasi Dana Desa masih belum berjalan dengan baik sesuai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga berpotensi pada kekeliruan Administrasi bahkan penggunaan Dana Desa.

Baca Juga :  Ketua Presidium FPII : Jaga Kredibilitas Organisasi Secara Konsisiten



Menanggapi hal tersebut Edy Triono Sumartadi, SH., M.H selaku pembina Komunitas Pendukung RI 1 (KPRI-1) berpandangan bahwa, Dana Desa seharusnya dapat dirasakan serta dinikmati langsung oleh masyarakat Desa, baik itu manfaat dari pembangunan Infrastruktur di Desa maupun pergerakan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

“Dalam hal ini kita bedah, kita olah, kita benahi bagaimana mengawal program pemerintah pusat itu sampai langsung ke desa, sehingga eksekusinya dengan usulan masyarakat dan bisa dinikmati oleh Masyarakat langsung,” tuturnya.

Disamping itu dirinya juga berpandangan, untuk mempercepat pembangunan di Desa perlu sistem Birokrasi yang kuat namun tidak berbelit-belit, Birokrasi yang mampu berfungsi sebagai Pemercepat dan Pengawas, sehingga Setiap Program yang masuk ke Desa bisa lebih tepat sasaran.

Baca Juga :  Presiden: Peluang E-Commerce di Indonesia Masih Sangat Besar

“Salah satu contohnya dalam pembangunan Ekonomi di Desa, kita bisa bentuk Bank Desa. Selain itu Bank Desa juga bisa menjadi fasilitas untuk menerima transfer Dana dari Pusat, atau untuk memangkas birokrasi Dana Desa di Transferkan langsung ke Rekening Desa tanpa harus transit dulu di Daerah,” tuturnya.

Menurutnya dengan metode tersebut dapat lebih memangkas Birokrasi sehingga dapat langsung bisa di manfaatkan dan digunakan, untuk kepantingan masyarakat Desa tanpa perlu memakan waktu lama dan repot dengan mekasnisme administrasi yang rumit.

Disamping itu menanggapi masih adanya Desa tertinggal Indonesia, Edi Triono Sumartadi. SH., M.H memiliki ramuan tersendiri, menurutnya dengan konsep Gotong royong antar desa, permasalah Desa Tertinggal dapat teratasi. Desa Mandiri yang ada satu Kabupaten yang sama dengan Desa Tertinggal dapat membantu Desa Tertinggal dengan mendorong potensi wilayahnya.

Baca Juga :  24 OKP Nasional Nyatakan Dukung Pilkada Serentak 2020

“Konsep dan sistem yakni Gotong royong yakni Desa yang sudah Mandiri bisa membantu Desa Tertinggal, sehingga program ini dalam satu Kabupaten bisa menjadi program unggulan. Saya kira itu bisa dilakukan karena kita dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan para Relawan,” pungkasnya. (Dimas Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *