BSP Kab. Bogor Jadi Sorotan, Dirjen PFM : Tikor & Himbara Perlu Lebih Memantapkan Perannya

Bogor | newskabarnegeri.com

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Program Sembako yang merupakan transformasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ternyata masih belum sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako 2020.

Pasalnya di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bogor masih didapati e-Warong atau Agen Bank Mandiri sebagai penyalur komoditi pangan kepada Masyarakat Penerima Manfaat (KPM) BSP Perluasan, dengan tidak menghiraukan aturan sesuai Pedum 2020.

Salah satunya di Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Agen Bank Mandiri yang menjadi e-Warong penyalur BSP sudah memaketkan Komoditi kepada KPM, Komoditi tersebut diantaranya Beras 11, Telur 1 Kg, Buah Jeruk 1 Kg dan Kacang Ijo 1 Kg.

Baca Juga :  Dugaan Pencairan Dana KPM Dilakukan Pendamping PKH, Ini 4 Bantahannya



Hal ini berbanding terbalik dengan yang diatur dalam Pedum 2020 yang seharusnya e-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.

Selain itu e-Warung juga tidak memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan. Karena pengaturan jadwal waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas ditentukan oleh e-Warong.

Baca Juga :  Apresiasi Pendamping PKH Mensos Janjikan Study Banding ke Luar Negeri

Disamping itu harga pangan di e-Warong juga dinilai tidak wajar karena Menjual bahan pangan tidak sesuai harga pasar, jika dilihat di Aplikasi Sistem Informasi Harga Barang Pokok Ditjen PDN Kementrian Perdagangan, Harga Bahan Pokok Secara Nasional untuk Beras Medium harganya Rp. 10.650/Kg, Telur Rp. 27,382/Kg, Buah Jeruk Rp. 15,000/Kg dan Kacang Ijo Rp. 23,571 Kg.

Namun jika ditotal harga komoditi di e-Warong seharusnya Rp. 183,103 per paket dan sisa saldo KKS KPM sebesar Rp. 16,897, akan tetapi ternyata isi saldo KPM habis tanpa sisa, mengingat saat ini KPM mendapatkan bantuan Rp. 200.000/Bulan.

Baca Juga :  Pangdam III/Siliwangi Hadiri Pembukaan TMMD 103 di Sukabumi

Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa Purnama menerangkan bahwa upaya meningkatkan kinerja Program Sembako harus terus dilakukan. Terlebih mencermati Pedum maka Program Sembako ini seharusnya mendapat dikawal berbagai pihak.

“Dari level desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi hingga Pusat. Begitu juga dengan fungsi Himbara sebagai mitra strategis penyaluran Program Bansos Sembako, perlu terus lebih memantapkan perannya,” katanya saat di Hubungi newskabarnegeri.com, Selasa (23/06/2020). (Randi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *