34 views

PKBM Jadi Sorotan, Ini Kata Kepala Dinas

Bogor | newskabarnegeri.com

Rabu (17/06/2019) narasumber berinisial Muhtar menyampaikan adanya dugaan tidak transparanya Bantuan Oprasional (BOP) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita Hati, Jl. Cikampak Raya No. 14 , RT.1/RW.6, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea , Kabupaten Bogor.

“BOP itu kan sangat besar masa Tutor cuman dibayar sekitar Rp. 760.000 padahal sudah 6 Bulan mengajar, selain itu penggunaan BOP juga tidak transparan,” tutur Muhtar atas nama LSM Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI).



Muhtar juga menyampaikan bahwa para masyarakat didik dimintai bayaran untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), “kan seharusnya PKBM itu gratis, bukan malah harus membayar sebesar Rp. 3.000.000 dan Rp. 500.000 setiap bulanya, apalagi kwitansinya ditangani oleh Ketua Yayasan,” tuturnya.

Baca Juga :  Danrem 061/SK Silaturahmi Dengan KTD Lemah Duhur Kota Bogor

Menanggapi hal tersebut Ketua Yayasan Pelita Hati, Ustd. Yusuf menjelaskan bahwa untuk BOP pihaknya masih menunggu laporan dari pihak Kepala PKBM, hal itu dikarenakan Ketua PKBM masih baru diangkat.

“Saya masih tunggu laporan dari Kepala PKBM karena beliau baru diangkat, semantara selama ini saya tidak pernah mendapatkan laporan apa pun dari PKBM, justru saat ini saya baru mau mulai melapihkan semua,” katanya, Kamis (19/06/2020).

Baca Juga :  Keluarga AY, Tuntut Keadilan

Disamping itu terkait pungutan bagi masyarakat belajar pihaknya menjelaskan bahwa, bahwa tidak semua peserta belajar mendapatkan subsidi dari Pemerintah, peserta belajar yang mendapatkan itu hanya masyarakat yang masih berusia sekolah, sedangkan lebih dari itu tidak.

“Kemungkinan yang dipungut itu adalah masyarakat didik yang umurnya bukan usia sekolah, sehingga tidak masuk sebagai penerima Subsidi atau BOP dari pemerintah,” katanya.

Terkait honor Tutor yang dibayar hanya Rp. 760.000, Yusuf beralasan itu karena BOP dari Dinas Pendidikan itu hanya diberikan kepada PKBM 50%. Sehingga oprasional PKBM hanya bisa dibiayai setengahnya saja.

Jika dilihat di website resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, PKBM Pelita Hati sendiri memiliki warga belajar Paket A 10 orang, Paket B 23 dan Paket C IPS 41, jika dihitung seharusnya PKBM Pelita Hati mendapatkan bantuan BOP Rp. 121,300,000/ Tahun.

Baca Juga :  TKSK Vs Pendamping PKH, Kabid Linjamsos : Itjen Kemensos Turun Langsung Ke Ciawi

Dengan merebaknya persoalan PKBM di Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Entis Sutisna, berjanji akan melakukan pengecekan ke wilayah, serta menindak tegas oknum yang bermain dalam persoalan PKBM ini, “Saya akan croscek , kalau benar ini terjadi sungguh luar biasa,” ujarnya. (Hery)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *