Perernyataan Sikap LVRI & FOKO Terkait Situasi Nasional Terkini

Jakarta | newskabarnegeri.com

Jum’at (12/06/2020), LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI (FOKO) melalui pengurus seniornya Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Mayor Jenderal TNI Purn. Soekarno, Mayor Jenderal TNI Pur. Syaiful Sulun memimpin jalannya jumpa pers dan penyampaian Pernyataan Sikap menyikapi Situasi Nasional Terkini.

Dalam konferensi pers yang di adakan di Gedung Veteran RI (LVRI), Balai Sarbini Jakarta, disampaikan bahwa dinamika kehidupan ideologi, politik, ekonomi dan sosial telah berkembang sangat mengkhawatirkan, dalam muktamar khilafah tahun 2013 di Glora Bung Karno secara tegas menyatakan tidak setuju terhadap Pancasila, paham kebangsaan dan demokrasi.



Selain itu sisa- sisa PKI terus menerus berusaha untuk bangkit dengan menyusup kepada partai-partai politik, manuver politik mereka yang terkini mengangkat RUU haluan Ideologi pancasila (HIP) dan menolak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966 sebagai konsideran.

Baca Juga :  Putus Pandemi Covid-19, Koramil 2120/Ciomas & Tripika Bagi-bagi Masker hingga Sembako

“Paham khilafah tidak bisa, harus di hentikan, harus di bubarkan, tidak di tindak tegas,” ujar Try Sutrisno selaku Jenderal TNI(PURN), Kondisi ini merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk itu Purnawirawan TNI/Polri menyatakan sikap sebagai berikut Pertama, mendesak pemerintah untuk membongkar tuntas, menghentikan dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham Kilafahisme yang telah memiliki basis di kampus-kampus PTN dan PTS diseluruh Indonesia, membersihkan birokrat dari anasir-anasir kelompok radikal.

Baca Juga :  Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia

Kedua, mendesak DPR RI untuk mencabut RUU HIP dan mendesak Pemerintah untuk menolaknya. Suatu kekeliruan yang sangat mendasar bila penjabaran Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau landasan bagi pembentukan UUD (Hans Nawiasky) justru diatur dalam UU. Penjabaran Pancasila di bidang politik/pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945. Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang-tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan.Pengangkatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena tcrkait dengan upaya menciptakan kekacauan.

Ketiga, mengajak segenap komponen bangsa khususnya kelompok elit, untuk fokus pada upaya memerangi Covid – l9, menempatkan kepentingan bangsa-negara di atas segalanya, serta tidak memanfaatkan situasi baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Kepada aparat yang berwenang agar mengambil tindakan hukum secara tegas terhadap mereka yang melanggar.

Baca Juga :  Ditengah Pandemi Covid-19 SMK Negeri 1 Bogor Tetap Berprestasi

Keempat, mendesak MPR RI, DPR RI dan Pemerintah, serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara mumi dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional “Kaji Ulang” Perubahan UUD 1945. Demikian penyataan LVRI dan FOKO Pumawirawan TNI/Polri menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinilai telah jauh melenceng dari Pancasila. (Dimas Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *