KOMPAK : Usut KKN Kartu Prakerja 5,6 Triliun Alihkan Buat BPJS

Jakarta | newskabarnegeri.com

Kartu Prakerja sudah berjalan dengan payung hukum Perpres No.36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Dengan demikian Perpres No.36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja tidak begitu saja bisa melompat dari UUD I945 langsung ke isi Perpres dan mengabaikan UU dan Peraturan Pemerintah terkait yang telah ada sebelumnya.

Dalam hal ini UU No.l3/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No.3I/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Bahkan dengan Perpres Kartu Prakerja sudah tersedia pula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2/2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Baca Juga :  Kemendagri Jelaskan Pencantuman Kolom Agama dan Kolom kepercayaan pada KTP-el



Perpres ini juga tidak mengacu pada UU No.l5/2019 jo UU No.l2/201 l pasal 30 berbunyi Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. Juga Kepres No. |2/2019, dari 28 rancangan Perpres tidak ada satupun tentang kartu PraKerja.

Fakta Kartu Prakerja telah berjalan, video materi pelatihan kurang lebih sama dengan yang dapat diunduh gratis di Youtube. Lalu mengapa negara harus membayar materi pelatihan yang disediakan Platform jika bisa berhemat ? Sesuai anggarannya di alokasikan Rp.5.6 triliun untuk membeli materi video pelatihan. Testimoni peserta bahwa sertifikat pelatihan dikeluarkan pihak Platform sepeni RuangGuru, Tokopedia, Bukalapak dll. Materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja..

Baca Juga :  Panglima TNI Jadi Juri Lomba Memasak Nasi Goreng

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan setiap peserta nantinya akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000 yang dikirimkan bertahap selama empat bulan.

Namun demikian dia mengatakan. manfaat tersebut bisa hangus. Hal itu terjadi bila dalam 30 hari peserta yang bersangkutan tidak menggunakan dana bantuan tersebut untuk melakukan pelatihan. Penanyaannya kemanakah manfaat yang seharusnya diterima oleh rakyat ini jadi permasalahan besar karena tidak ada pengawasan yang jelas dan kita juga tidak tahu apabila ada penyelewengan data yang masuk.

Baca Juga :  Presiden : Jangan Sampai Mereka Ada Yang Putus Sekolah

Dari hal problema diatas maka saya M. Yusuf sebagai Korlap (Koordinator lapangan) yang tergabung dalam KOMPAK (Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi) menuntut :
l. KPK segera usut dan kawal Kartu Prakerja 5.6 triliun
2. KPK segera periksa Airlanga Hartarto, Sri Mulyani, Belva Davira, Pandu Syahrir dan Provider lainnya, (Wawan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *