Iuran BPJS Naik, Jamkeswatch KSPI : Pemerintah Kehilangan Nalar

Jakarta | newskabarnegeri.com

Direktur Eksekutif Jamkeswatch KSPI Ir.Iswan Abdullah.ME, menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres nomer 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Iswan Abdullah Perpres yang berisi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA), sangat memberatkan masyarakat pada umumnya.

Baca Juga :  Menpan RB : Semua Pegawai Negeri Harus Tegak Lurus



“Pemerintah tidak mematuhi putusan MA yang membatalkan Perpres 75/2019, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal rakyat berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan,” ujar Iswan Abdullah, Jumat (15/5/2020)

Iswan menilai, pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga :  BPK RI Tidak Pernah Gunakan Verifikasi Media Dewan Pers

“Pemerintah juga kehilangan nalar, dimana rakyat sedang mengalami kesulitan malah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Bisa dipastikan banyak rakyat yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” ucapnya.

Ir.Iswan Abdullah, ME, berharap Komisi IX DPR RI khususnya Fraksi Gerindra sebagai wakil rakyat dapat bersama mendorong pemerintah untuk menjalankan putusan MA Mengenai pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan. Jamkeswatch bersama KSPI akan melakukan Petisi, Class Action, Aksi Demonstrasi yang terdiri dari Rakyat, Buruh dan Mahasiswa) serta memasang spanduk untuk aksi. (Dimas Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *