202 views

50 Warga & 100 Petisi Mahasiswa Perkarakan Gelar Akademik Eka Wardana

Bogor | newskabarnegeri.com

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, kembali diterpa dugaan Pencatutan/Pemalsusan Gelar Akademik, ada sekitar 50 masyarakat yang mengadukan hal tersebut ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV – Jawa Barat, Dirjen Pembelajaran Dan Kemahasiswaan dan Polda Jawa Barat, selain itu lebih dari 100 mahasiswa yang ada di Bogor Barat juga sudah menandatangani petisi terkait hal ini.

“Saya sebagai mahasiswa sangat kecewa berat akan itu karena ketika saya mendapatkan gelar Ijazah itu dengan tidak mudah, sedangkan jika dugaan ini benar ini merupakan pembohongan publik yang hari ini sedang dipertontonkan oleh pejabat publik di Kota Bogor,” kata Iksan Awaludin mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, yang juga pernah menjadi Ketua Presidium Nasional (Presnas) BEM PTM Zona 3 DKI Jawa Barat dan Banten, Saat Konferensi Pers, Sabtu (16/11/2019).



Disamping itu Perwakilan dari Masyarakat, Dody Kurniawan menyampaikan bahwa dugaan itu muncul bermula saat periode pertama Eka Wardana tahun 2014 namun ketika 2019 periode kedua Eka Wardana menjabat dan direkomendasi sebagai Wakil Ketua DPRD muncul dibeberapa pemberitaan Eka Wardana mempunyai gelar M.Si, MM.

Baca Juga :  Korem 061/SK, Dandim 0621/ Kab. Bogor, Letkol Inf Harry Eko Resmikan Kantor Koramil 2105/Gunungputri

“Muncul secara resmi dari sebuah Partai besar Golkar M.Si, MM yang tadinya 2006 dia lulus sebagai S.IP 2014 dia gak pake, tiba-tiba 2019 muncul lagi M.Si, MM, dikelarifikasi lah saat itu yang klarifikasi Ketua DPD Golkar Jawa Barat, H. Dedy Mulyadi, yang hanya bilang kalau Partai Golkar salah ketik. Ini masyarakat awam masyarakat bodoh bertanya Golkar bukan Partai Ecek-ecek pak, ya kan seperti itu salah ketik yang ditujukan langsung untuk wakil pimpinan DPRD di Kota Bogor,” kata Dody.

Dody juga menerangkan bahwa gelar S.IP (Sarjana Ilmu Politik) Eka Wardana dengan jurusan program study Ilmu Administrasi Negara sedangkan daftar ke KPUD dengan gelar S.I.P (Sarjana Ilmu Pemerintahan), numun di Ijazah Eka Wardana S.IP, menurutnya dengan dugaan-dugaan itu akhirnya masyarakat mempertanyakan ke yang berwenang.

Baca Juga :  Pembangunan SDM, Ida Fauziah : Saya Melihat Peran Daerah Belum Cukup Fokus

“Secara penelesurun saya dan teman-teman masyarakat sudah, saya ke Kampusnya tapi tidak ada layanan aktifitas, tidak ada resepsionis tidak ada, yang ada sekolah farmasi SMK, Universitasnya STISIP Syamsul’ulum Sukabumi Kota, kita ke sana yang ada TU-nya di panggil dari rumah di telepon salah satu guru pengajar SMK, yang jelas dimata kami tidak ada aktifitas, di plangnya ada Akreditasi B,” tutur Dody.

Dody juga mengatakan selain dugaan-dugaan tersebut ada beberapa item syarat kelulusan yang tidak lengkap, dirinya menclaim mendapatkan data tersebut dari Kementrian, “ada beberapa mata kulia yang ganjil untuk seorang awan, mata kuliah Bahasa Inggris, Jurusan Administrasi Negara bisa lulus dengan nilai Nol, itu salah satunya,” kata Dody.

Sementara itu Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh masyarakat, Ruby Falahadi SH menerangkan bahwa dugaan tersebut berpotensi melanggar Undang – Undang pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Kemenristek No 4 tahun 2015 berkaitan tentang standar pendidikan tinggi.

Baca Juga :  Seleksi Atlit Sepak Bola Leuwiliang, Menuju Piala Bupati Bogor

“Ketika masyarakat ada informasi, ketika dengan kejanggalan maka itu harus kita tindak agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum. Bagai mana pejabat publik baik jika mendapat gelarnya itu tidak baik ini masih dugaan dan diduga,” kata Ruby dalam Konferensi Pers.

Ruby juga menjelaskan bahwa dugaan sudah ditelisik bahwa ada kejanggalan di FORLAP dan SIVIL DIKTI, yang pertama tidak adanya Pin Nasional, meski menurutnya Pin Nasional itu tidak ada walaupun tidak wajib, yang kedua berkaitan dengan gelar yang didapat Sarjana Administrasi Negara bukan S.IP tetapi S.AN, “terus ada lagi dugaanya bahwasanya yang menggunakan gelar ini itu hanya kuliah tidak sampai dengan empat tahun atau tiga tahun setengah,” pungkas Ruby yang juga sebagai Ketua Aliansi Pengawal Pelayan Publik Dan Kebijakan Publik Republik Indonesia (AP3KPRI).

Reporter : Randi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *