97 views

Guru SDN Ciasmara 5 Sebut, Dugaan Pengelapan Itu Dilakukan Oleh Oknum, Bukan Sekolah

Bogor, Jawa Barat

Hal ini disampaikan ke tiga orang guru SDN Ciasmara 5 Desa Purwabakti,Wilayah Kordinator (KORDIK ) Kecamaran Pamijahan Selasa (15/10/2019) Pukul 12.45 (Latif selain tenaga pengajar juga merangkap Bendahara sekolah, Apip dan Indah tenaga pengajar) menyampaikan, “sejauh ini kami sudah berusaha merealisasikan atau menyampaikan kepada para orangtua siswa,” katanya.

Tiga Guru Perwakilan Sekolah

Tiga Guru Perwakilan Sekolah

“Adapun total siswa yang mendapatkan BSM tersebut dari data-data yang kami terima ini tidak tentu, mengingat dari pusatnya sendiri memang selalu berubah-ubah, jadi bukan suatu jumlah yang pasti. Tapi kami sudah merealisasikan sesuai SK dan data dari bank juga,” tuturnya.

Lanjutnya, pencairan tahap pertama di bulan Februari 2019 sejumlah 15 siswa ini untuk pencairan di tahun 2018, untuk tahap ke dua bulan mei 2019 ada 32 siswa, “sementara di tahap ke tiga bulan September 2019 39 siswa. Jadi dari 3 data ini kami juga bingung belum mengkroacek tetapnya berapa,” katanya.



“Adapun program ini sedari tahun 2017, namun informasi yang kami dapatkan dari orang yang berkopenten saat itu ketika ada pencairan apapun jawabannya selalu, bahwa SD ini bermasalah dan setiap kami tanyakan terkait persoalan apa yang menjadi bermasalah jawaba darinya selalu saja sama, yaitu dari data-data di dapodiknya kurang lengkap, setiap kali kami tanyakan selalu seperti itu,” tuturnya.

Menurut keterangannya, Pesoalan ini terkuak ketika ada laporan dari orang tua siswa yang anaknya pernah sekolah di sini yang saat ini sudah duduk di SMP, ingin mencetak atau meminta buku rekening, kami menyarahkan atau mengarahkan agar minta langsung ke orang yang berwenang (operator) dikarnakan kami tidak tau sama sekali soal itu, “baru pada orang tua tesebut ke sana jawabanya sama ‘bermasalah’ dan hanya di beri virtual iconnya saja,” terangnya.

Menurutnya lagi untuk di tahun 2019 ini karena pengelolaannya sudah di limpahkan kepada bendahara dan di bantu Bu Indah, ini bentuk tanggungjawab kami adalah merenstrukturisasi atau mengubah tata kelola PIP ini, “pertama langsung di kelola oleh bendahara atas tanggung jawab kepala sekolah dan dibantu Bu Indah sebagai wakil orangtua juga wakil Guru mengingat Bu Indah berdomisilih di sekitar sekolah sehingga nantinya memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi,” terangnya.

Adapun terkait teknis pendistribusian di tahun lalu diakui pihak sekolah dengan cara dikolektif, dengan maksud mempermudah masyarakat ketika ada pencairan bantuan siswa miskin (BSM) /PIP, mengingat medan juga jarak sekolah sangat lah jauh, “kartu dan buku juga pengambilan saat pencairan BSM tahun lalu memang di kolektif oleh guru, dengan dasar alasan selain jarak tempuh cukup jauh juga medan, sehingga masyarakat terbatu dengan dasar orang tua wali murid memberikan surat kuasa ke kami, sementara sekarang buku tabungan dan kartu diserahkan ke pihak orangtua,” katanya.

Ia juga akui bahwa baru bisa Komunikasi intens dengan pihak operator ketika persoalan mulai mencuat, yang cukup ironisnya operator tersebut terhadap kepala sekolah saja selalu menutup nutupi dengan selalu memberikan jawaban bermasalah.

Wujud tanggungjawab sekolah terhadap siswa dan juga wali murid pihak sekolah berupaya lakukan langkah proaktif dengan berusaha komunikasi dengan operator, sehingga oknum operator tersebut pada akhirnya mau berniat baik dengan mengganti secara bertahap, “untuk pencairan yang 32 siswa di bulan mei 2019 itu angarannya dari pergantian operator sebagai wujud tanggungjawabnya dan selebihnya menyusul atau bertahap,” katanya.

Namun Ketika pencairan secara kolektif oleh sekolah, selain harus ada surat kuasa dari wali murid yang sifatnya hanya urgen selain itu harus di ketahui kepala sekolah dan bendahara, namun sungguh aneh tampa di ketahui oleh kepala sekolah kok pencairan BSM secara kokektif itu bisa dilakukan?.

“kami tidak tau lebih jauhnya, mengingat memang kami tidak ikut dilibatkan waktu itu, pada akhirnya kami tau setelah polemik ini muncul dan orangtua beranggapan kami pun ikut menikmati hasil dari itu,” ungkapnya.

Kepala Sekolah Ujang S.Pd

Kepala Sekolah Ujang S.Pd

Di kediamannya kepala sekolah Ujang S.Pd, mengakui adanya persoalan tersebut, namun dirinya mengira ketika pertama kali mencuatnya persoalan yang bersangkutan (oknum operator) sudah bisa menyeleseikannya.

“Saya kira kasus ini sudah di selesaikan, mengingat waktu itu si operator memberikan laporannya sudah selesai, eh taunya malah mencuat lagi,” pungkasnya.

Dadih Suhendi Kepala Koordinator Pendidikan Wilayah Pamijahan

Dadih Suhendi, Kepala Koordinator Pendidikan Wilayah Pamijahan

Disamping itu kejadian tersebut di benarkan Dadih Suhendi selaku Kepala Koordinator Pendidikan Wilayah Pamijahan (Kordik), saat di komfirmasi pada hari Senin (14/10/2019) di kantornya, walau pada mulanya terkesan menutupi.

“Alhamdulillah program bantuan apapun seperti BOS dan BSM/PIP di wilayah pamijahan aman tidak ada masalah,” pungkasnya.

Pada akhirnya Kordik wilayah Pamijahan pun mengakui bahwa di sekolah tersebut pernah ada persoalan itu, akan tetapi menurutnya persoalan tersebut sudah di tindak lanjuti dan selesai.

“Kalau SD memang sempat ada laporan melalui pengawas, dan itu sudah kami tindak lanjuti, informasi sementara sudah ditindak lanjuti dan sudah tidak ada persoalan,” tuturnya

Lanjutnya, kepala sekolah sudah kami panggil saat ada laporan dari pengawas, “agar persoalan tersebut cepat di selesaikan dan informasi terakhir sudah di tindak lanjuti,” katanya.

Masih kata Dadih Suhendi, kendati demikian dirinya akan mengkroscek kembali kelanjutannya seperti apa, “nanti akan kita akan kroscek kembali kesekolah tersebut,” tutupnya. (Heri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *