402 views

Diduga Gagal Faham, Balon dan Ketua RW Pertanyakan Ketegasan Panitia Pilkades

Bogor, Kabar Negeri

Bakal Calon (Balon) Kepala Desa dan Ketua RW.03 Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya diduga Gagal faham, hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi yang di lakukan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tapos II selain kepada Balon juga masyarakat. Terbukti dengan pertanyaan dari ketua RW juga Balon mewakili masyarakat kepada Panitia Pilkades terkait persyaratan salah satu Balon, yang menurutnya tidak transfaran, sehingga muncul dugaan keberpihakan panitia terhadap salah satu Balon.

“Hari Minggu tanggal 08 September 2019 jam 21.00 – 01.00, saya mewakili masyarakat mempertanyakan kepada panitia terkait ketegasan panitia terhadap salah satu calon, sampai detik-detik batas waktu yang diberikan panitia, Balon tersebut juga belum melengkapi persyaratan, kata panitia saat itu, ‘hingga kini hanya menyampaikan kami belum ada kesimpulan’,” kata Suganda(63) Ketua RW.03 Kp. Tapos Lebak, Desa Tapos II.



Suganda juga mengingatkan jika panitia tidak ada ketegasan justru akan muncul pertanyaan, menurutnya panitia beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan didalam musyawarah, apabila pada tanggal 8 September 2019, jam 00.00 WIB tidak mengumpulkan atau melengkapi persyararan dianggap mengundurkan diri atau gugur. “Saya berharap agar panitia bersikap tegas jangan mencela-mencle,” pungkasnya

Baca Juga :  Mahasiswa Bakar Ban Di Depan Kantor ULP

Menanggapi hal itu Ketua Panitia Pilkades, Haji Kamal menerangkan bahwa permasalahannya hanya multi tafsir pasal saja, namun hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait itu, “artinya, pasal 1 ditafsirkan oleh orang A lain lagi pentafsiran orang B, misalnya pola pasal tentang bahwa batasan waktu menurut orang A sudah habis waktu, namun menurut orang B masih ada batasan tanggal dan waktu untuk verifikasi,” tutur Kamal.

Oleh karnaya pihak panitia menayakan lagi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor agar keputusannya kuat, “mungkun ini kekurang fahaman kami dalam menelaah itu, sehingga ini kami anggap kealfaan kami,” kata Kamal.

Juga menurutnya persoalan yang menjadi polemik adalah salah satu balon mengajukan persyaratan awal mengunakan kelengkapan ijazah SMA namun belum terlegalisir, namun di Perbub dinyatakan syarat kepala desa serendah-rendahnya SLTP, tetapi yang menjadi multi tafsir di daftar riwayat hidup masih ada SLTAnya, “nah ini yang beda, oleh karena itu kami berkordinasi dengan DPMD,” pungkasnya.

Baca Juga :  Gaji Aparatur Desa Setara PNS, Ujang Atmaja : Memperhatikan Atau Hanya Angin Surga

Sementara itu Menurut Satibi(44) sebagai salah satu Balon Kepala Desa mengatakan bahwa pengajuan di Riwayat hidup Balon tersebut mengajugkan ijazah SLTP dan SLTA, namun hingga batasan akhir pada tanggal 8 November 2019 jam 00.00 izajah SMA nya belum terlegalisir.

“Artinya Balon bersangkutan belum melengkapi persyaratan, sementara panitia saat itu menyampaikan di hadapan kami (para Balon) di saksikan oleh semua, bahwa dalam batasan waktu yang sudah di sepakati Balon tidak dapat melengkapi persyaratan dianggap mengundurkan diri atau Gugur,” tutur Satibi.

Dirinya juga menambahkan bahwa jika dirinya tidak dapat melengkapi sesuai yang diajugkan oleh Balon tersebut, dirinya pun akan menolak keputusan perpanjangan waktu yang di putuskan, “panitia harus komitmen kan sebelumnya sudah di sumpah,” pungkas Satibi.

Sementara perwakilan Panitia Julham(37), Iskandar (46) dan Jumena(?) menerangkan bahwa pihaknya hingga hari ini sudah melaksanakan hingga tahap ke-4 (8-9-2019 hingga jam 00.00), sehingga panitia sudah tutup tahapan kelengkapan persyaratan, namun ada jeda waktu 5 hari untuk verifikasi data, “adapun kami (Panitia) dalam polemik yang terjadi tidak memiliki kewenangan, kewenangan kami hanya sebatas menghatarkan berkas ke jenjang tingkat kecamatan (tahapan ke-5), selanjutnya sudah menjadi kewenangan di tingkat kecamatan dan kabupaten,” tuturnya.

Baca Juga :  KOREM 061/SK GELAR UPACARA BENDERA SENIN PERTAMA DI BULAN DESEMBER TAHUN 2018

Disamping itu menurutnya dalam jeda verifikasi ini belum tentu balon tersebut juga lolos, “menurut saya, itu hanya kesalah pahaman saja. Kalau kita kutip dari Perbub, minimal persyaratan Balon kepala Desa adalah SLTP, nah Balon tersebut juga memang melampirkan Ijazah SLTA namun memang tidak di legalisir, tapi kalau mengacu ke Perbub kan sudah memenuhi syarat, pun begitu kami panitia sudah juga mengingatkan kepada Balon tersebut agar secepatnya melengkapi persyaratan itu,” pungkas panitia.

Semantara itu Sekretaris DPMD Adi, Hendyana menanggapi terkait Pilkades menerangkan bahwa itu sudah diatur dalam Perbub 37 juga perda 6, “menyikapi terkait Balon melampirkan persyaratan ijazah SLTP juga SMA, namun yang SMAnya belum terlegalisir, acuannya ke Perbub saja,” tutur Adi.(Heri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *