36 views

Sidang Praperadilan Terhadap Kapolres Aceh Tenggara Dimulai

Aceh, Kabar Negeri

Hakim Pengadilan Negeri Kutacane mulai menyidangkan Gugatan Praperadilan (Prapid) yang diajukan oleh pemohon Khariul Amri Sinulingga Aktivis Anti Korupsi terhadap Kapolres Aceh Tenggara (Agara), Rabu (21/8), terkait penetapan status tersangka pencemaran nama baik yang dinilai kuasa hukum pemohon tidak sah.

Pada sidang perdana yang dipimpin Hakim Pengadilan Negeri Kutacane M. Arief Kurniawan, SH, MH, pemohon Khairul Amri Sinulingga didampingi penasehat hukumnya, H. Mahidin Atin Desky, SH, MH, sedagkan Termohon Kapolres Agara AKBP Rahmat Har Deny Yanto Eko Saputro dikuasakan pada perwira Polres setempat diantaranya, Sabrianda, Zul Efendi, Patar, Ervan Efendi dan dua anggota Polres lainnya.



Penasehat hukum pemohon, H. Mahidin Atin Desky, SH, MH menyampaikan, penetapan status tersangka dugaan kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang disangkakan kepada keliennya Khairul Amri Sinulingga oleh pihak Polres Agara, terutama penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2007 Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE, UU Nomor 19 Tahun 2016 dan KUHP Pasal 310 dan 311 oleh Kapolres merupakan sebuah kekeliruan.

Tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeladahan dan penuntutan juga, agar mengedepankan asas dan prinsip kehatian-hatian, bahkan menurut Ahli hukum pidana, Prof Andi Hamzah, upaya paksa yang dilakukan dengan melanggar perundang-undangan merupakan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Jika merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan status tersangka penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap pemohon Khairul Amri Sinulingga oleh Kapolres Agara juga tidak cukup syarat, karena tidak terpenuhinya alat bukti, seperti bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup.

Bahkan, dua alat bukti yang disaratkan peraturan perundang-undangan yang diajukan pihak Termohon juga tidak cukup, karena selama menjalani masa peneyelidikan dan penyidikan, pemohon merasa ragu terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon dalam menetapkan setatus tersangka, penetapan tersangka terhadap Khairul Amri Sinulingga dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Penerapan UU ITE yang membuat pemohon menjadi tersangka dalam kasus ujaran kebencian juga merupakan kekeliruan dan hanya menggelorakan semangat kolonial, karena UU ITE seharusnya bukan menjadikan status seseorang menjadi tersangka, namun tetap jadi hukum yang bersifat administrasi.

Postingan melalui akun Facebook yang ditulis Pemohon juga bukan fitnah, namun dikutip dari media, bahkan menurut Dr.Wirjono Prodjokoro, tidak ada penistaan (smaad) dengan surat kalau nyata perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum, terutama himbauan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korpusi, kolusi dan nepotisme karena Pemohon juga merupakan Aktivis Anti Korupsi postingan yang benar sudah berdasarkan keputusan hukum, maka itu bukan fitnah dan sebab itu penetapan tersangka terhadap Khairul Amri Sinulingga tidak memenuhi syarat.

Penasehat hukum Amri Sinulingga menambahkan, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 955 K/pid.sus/2015 “yang menolak permohonan KASASI penuntut umum sehingga berlaku Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Adapun anggota DPRD yang mengunggah status di akun Facebooknya yang memuat tentang terjadinya penyimpangan dana di Kota Gorontalo sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK”.

Sidang gugatan Praperadilan berikutnya akan digelar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pukul 09.00 WIT dalam angenda mendengarkan tanggapan dari Termohon. (Heri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *