Kadis Sosial Kab. Bogor: Bukan Kewenangan Dinas Keluarkan Rekom Supplier

Bogor, Kabar Negeri

Pasca keluarnya surat edaraan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, kini Dinas Sosial sedang mempersiapkan mekanisme pendampingan, yang diberlakukan untuk para Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berasal dari kalangan Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kami sedang siapakan kesepakatan para pendamping PKH dan non PKH agar taat asas, mengawal penyaluran berorientasi 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi),” tulis Kepala Dinas Sosial, Rustandi, dalam pesan WhatsApp, Senin (19/08/2019) Pukul 14.56 WIB.

Baca Juga :  Menguak Polemik Objek Wisata Curug Ciputri



Selain itu Rustandi juga menyampaikan bahwa terkait Supplier yang bekerja sama dengan Agen atau E-Warung, pihak Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan dalam merekomendasikan perusahaan mana yang layak. “Bukan kewenangan Dinas keluarkan rekom Supplier,” katanya.

Rustandi juga mengatakan bahwa dalam mengontrol atau mengawasi penyaluran BPNT sesuai dengan 6T, pihaknya menerima laporan dari Pendamping dan evaluasi program tersebut. Sementara itu bagi perusahaan yang menjadi Supplier yang masuk dalam program BPNT, itu langsung berhubungan atau melakukan perjanjian dengan Agen atau E-Warung dengan memperhatikan dari sisi 6T yang bisa bersaing atau jaminan stok.

Baca Juga :  Ini Penerapan PSBB di Kab. Bogor Hari Pertama

Disamping itu saat ditanyakan terkait adanya dualisme penyaluran BPNT yang kuantitas berasnya ada yang 10 Kg bahkan 9 Kg tanpa Telur atau minyak, Rustandi berpandangan kwalitas beras yang 9 Kg harus lebih baik dari yang 10 Kg, “Harus ada cek bila 9 kwalitas harus lebih baik dari yang 10, pendamping punya hak cek kwalitas,” ucapnya.

Baca Juga :  Indonesia-Australia Sepakat Tingkatkan Hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif

Rustandi juga menilai memang ini mekanisme Bisnis di BPNT adalah Pasar Bebas namun, semua sudah ada ketentuannya, ada aturan yang harus di penuhi tidak bebas terjun bebas, “ada pedum, di situ jelas peran masing – masing,” pungkasnya. (Randi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *