TKSK : BPNT Tenjo, Kartu Dobel Hingga Gagal BUREKOL

Bogor, Kabar Negeri

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meski terlihat lancar di Kabupaten Bogor ternyata dalam realisasinya tak semulus yang dibayangkan, pasalnya mulai bermunculan berbagai macam kendala dalam penyaluran bantuan yang menjadi program unggulan Kementrian Sosial ini, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Menurut Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tenjo , Sumi saat diwawancarai newskabarnegeri.com mengatakan bahwa pada awal waktu Bulan Januari masih kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BPNT itu sekitar 4900, namun ternyata di Bulan Mei tiba-tiba banyak sekali yang kosong karena kartunya ganda.



“Jadi ini KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sudah pegang kartu ternyata kata orang BNI ‘Bu ini ada kartu yang baru’ saya bilang ‘loh ini BNBA (by name by address) nya sama loh’ saya bilang gitu, ‘emang perlu saya bagikan’ saya bilang gitu, ‘perlu bu gimana kan saya juga tugas’ katanya, ‘oke’ saya bilang gitu,” kata Sumi, Kamis (15/08/2019)

Nemun ternyata menurut Sumi, ketika dibawa ke Agen dan dicek dihadapan para KPM, kartu tersebut kosong, yang terisi BPNTnya justru Kartu PKH yang apada saat itu ada hampir 700 kartu yang Ganda, sehingga dirinya menghimbau kepada Agen, jika ada KPM BPNT PKH yang akan mecairkan diminta menggunakan Kartu PKHnya saja.

Menanggapi hal itu Sumi mengaku memang banyak Para KPM yang menanyakan dan berharap kartu yang dobel itu terisi, namun dirinya memberi penjelasan kepada KPM bahwa kartu tersebut tidak akan tersisi sampai kapan pun dan meminta para KPM untuk menyimpan kartu yang Dobel masing-masing.

Baca Juga :  PPKH : Seperakpun Haram Hukumnya Melakukan Pemotongan

Selain itu Sumi juga menjelaskan untuk kartu yang Error 06 di Kecamatan Tenjo tidak sampai 100 KPM, pihaknya pun sudah melaporkan kepada BNI dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan (Kortek), namun sampai saat ini BPNT nya masih belum juga Cair.

“Kemudian ketika bulan Mei kemarin agen bilang banyak yang kosong, bahkan satu desa itu ada yang mencapai 156, kaya Bojong ya KPMnya banyak, dihampir semua desa itu ada yang kosong,” terangnya.

Sumi juga mengku bahwa dari pendamping PKH pun banyak yang komplain karena yang meraka tahu KPM PKH adalah KPM BPNT, namun kenyataannya dilapangan dari November 2018 sampai April 2019 mereka mandapatkan BPNT, tiba-tiba di bulan Mei kosong.

“Saya cek hal itu ke yang lain, ternyata pas saya buka Grup TKSK Pelangi, ternyata dari Kabupaten Cirebon ada surat edaran, yang meyatakan bahwa bila nama-nama tersebut memang sudah tidak ada, karena memang data dari Basis Data Terpadu (BDT) Kementrian Sosialnya sudah tidak ada, bahasanya seperti itu, kata saya kenapa di Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan seperti itu,” jelasnya.

Dirinya juga menilai jika Dinas Sosial Kabupaten Bogor melakukan hal yang sama itu sangat membantu TKSK, karena dapat menjelaskan kepada KPM lebih kuat dan meyakinkan mereka bahwa ini bukan kelakuan Pendamping maupun akal-akalan agen.

Baca Juga :  Dana Bantuan Infrastruktur 24 Desa Tak Cair, Ini Kata Fraksi NasDem

Disamping itu untuk KPM yang mencairkan Juli kemarin nenurutnya kembalu nurun menjadi 4332 KPM dari Kuota 4900, padahal awalnya kuota tersebut kurang lebih ada 5700an, ternyata saat cek ke lapangan banyak kartu ganda yang kosong dan di bulan Mei kemarin turun lagi, terakhir bulan Juli.

“KPM PKH itu waktu awal tiga ribu delapan ratus sekian itu semuanya KPM BPNT walau pun memang ini saya tidak tahu kesalahan di dinas sosial atau di kementrian sosialnya jadi data teh runyem, padahal waktu itukan desa sudah di Bintek untuk melakukan SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation), itukan untuk merubah KPM-KPM yang sudah mampu, ko tidak berubah sih datanya masih eta-eta oge gitu,” ujarnya.

Selain itu Sumi juga mengaku mendapat ditanya oleh Pihak Desa mengapa para KPM PKH di Lock pada Sistem tersebut dan tidak bisa dibuka, “padahal kan menurut Kestra Desa PKH itu sudah mampu ko tidak bisa diganti katanya, saya jawab saya gak tahu, kan PKH bukan ranah saya,” ucapnya.

“Kemudian yang gagal BUREKOL ( Buka Rekening Kolektif ) ini yang saya tidak tahu masalahnya ada di mana, dia status awal KPM PKH tapi datanya di KPM BPNT muncul, cuman ini si KPM belum pernah mendapatkan Kartu sama sekali, gimana mau gesek kartunya juga gak ada, saya nanya ke bank, ini gimana, ini warga saya terutama Ciomas itu 10 orang, tetangga saya, saya tahu betul keadaan mereka ini orang-orang yang harus dapet perhatian,” katanya.

Baca Juga :  Danrem 061/Sk Bersama Muspida Kota Bogor Bebersih Sungai Ciliwung

Namun dirinya sampai saat ini tidak tahu penyebab di ditolak atau gagalnya karena apa, walupun misalkan mungkin KPM tersebut belum masuk kreteria atau lainya, tapi menurut Sumi bahwa KPM tersebut tetap KPM yang masuk juga di data BDT untuk BPNT, tapi hingga sampai detik ini Kartu itu tak keluar.

Menurut Sumi, banyak sekali masalah-masalah terkai BPNT yang harus disikapi, tapi mengapa Dinas kurang sekali Memberika bekal ilmu atau informasi dan sejenisnya, sehingga kadang-kadang dirinya menghadapi dilapangan rancu sendiri. “padahal masyarakat mempertanyakan, sampai saya meminta ke para Ketua Kelompok KPM untuk patungan berasnya segelas-segelas khusus di Desa Ciomas sama yang di Tapos yang masyarakatnya harusnya layak dapat tapi gak dapet,” terangnya.

Sumi juga menjelaskan untuk saat ini hampir 90% KPM BPNT dari PKH sudah dapat BPNT, bahkan yang namanya tidak ada di data BPNT, “dia sudah NK (non kriteria) kartunya dipegang sama si KPM karena ini PKHnya udah gak dapet duit, tiba-tiba dateng minta di gesek di agen, ternyata ada saldonya atuh dikasih berasnya,” pungkas Sumi. (Randi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *