108 views

Tumpulnya Aturan Di TNGHS

Bogor, Kabar Negeri

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), 113,357 Hektar hamparan hijau terbentang dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi Jawa Barat hingga Lebak di Provinsi Banten, ini adalah warisan alam yang seharusnya dapat dijaga kelestarinya. Namun kawasan yang memiliki Ribuan Kekayaan Hayati ini sudah mulai ternodai, dengan banyaknya bangunan-bangunan liar yang menjulang berlomba dengan tingginya pepohonan.

Padahal dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan diatur pada Pasal 50 ayat 3 poin a bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, bahkan bagi yang melanggar pada 78 ayat (2) disebutkan akan dikenakan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.

Baca Juga :  Trobosan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor Dalam Membangun Zona Integritas Menuju WBK – WBBM



Selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pada pasal 7 ayat 1 diatur bahwa, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Disamping itu pada ayat 2 dijelaskan bahwa Persyaratan administratif bangunan gedung yang dimaksud itu meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Selain itu juga ditegaskan pada Pasal 47 bahwa Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.

Pidana kurungan dan/atau pidana denda tersebut meliputi, pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, pidana kurungan paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup dan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Baca Juga :  Wow !!!, Muncul Lagi Proyek Gak Jelas Kini di UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah III

Selain itu Hutan TNGHS yang tadinya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi ini mulai terganggu kelestarianya, terlebih fungsinya sebagai serapan air kini mulai berkurang manfaatnya bagi masyarakat sekitar TNGHS.

Padahal dalam UURI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan Pasal 3 dijelaskan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Baca Juga :  Pengerjaan Kontruksi Bangunan SDN Leuwibatu 01 Mangkrak, Pelaksana Ungkapkan Fisik dan Gambar Berbeda

Namun ternyata Aturan hanyalah tinggal aturan bahkan terkesan UURI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan dan UURI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung hanyalah berupa karya tulis semata, sehingga khususnya kedua aturan tersebut seolah tumpul tak berdampak kepada para pelanggar.(Bogor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *