Statistik Artikel Berita 180 views

Zonasi Taman Nasional Menurut UU No.5/1990 & Permen LHK

Bogor, Kabar Negeri

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dalam Pasal 32 Undang-undang tersebut tertulis bahwa Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Sementara pada Pasal 34 disebutkan Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.



Disamping itu ternyata dalam Pasal 33 ditegaskan Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional adalah mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Baca Juga :  30 Karyawan CV. KS Garmindo Tuntut Haknya, Rudi Hartono : GMBI Cibinong Siap Membantu

Dalam Pasal yang sama juga ditegaskan Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sementara dalam Pasal 40 tertulis Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan diatas dapat diacam dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.

Disamping itu dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam pada Pasal 6 diterangkan bahwa Zona dalam Taman Nasional terbagi empat diantaranya zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan seperti zona perlindungan bahari, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah dan/atau zona khusus.

Baca Juga :  Lepas Pamit Kapolres Sukabumi, AKBP Nuredy : Lakukan Proses Hukum Bagi Provokator

Menurut Kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 diterangkan bahwa kriteria zona inti adalah memiliki ekosistem atau merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami, merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi, merupakan lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target; dan/atau tempat singgah satwa migran secara periodik.

Kriteria zona rimba/perlindungan bahari, merupakan daerah sebaran tumbuhan dan daerah jelajah satwa serta perkembangbiakan jenis target, berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan/batas fungsi, merupakan lokasi tempat kawin/berpijah dan pembesaran satwa/biota target, memiliki ekosistem yang masih asli dan alami dan/atau masih ditemukan tumbuhan dan satwa/biota utama dalam jumlah yang cukup.

Kriteria zona pemanfaatan, merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam/daya tarik alam atau nilai sejarah dan/atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas pemanfaatan, merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana antara lain untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan, bukan merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota utama, bukan merupakan areal dengan keragaman jenis yang tinggi dan/atau terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan.

Baca Juga :  Jalan Ciherang - Klapa Tujuh Baru Dibangun Rusak Lagi, Ini Penyebabnya

Sementara Kriteria zona tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun-temurun, Kriteria zona rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem, Kriteria zona religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

Sedangkan untuk Kriteria zona khusus meliputi terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan, merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai TN dan/atau memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan. (Heri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *