Larangan & Ancaman Pidana UU No. 41/1999 Tentang Hutan

Bogor, Kabar Negeri

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Hutan Memiliki Fungsi Pokok sebagai konservasi, lindung dan produksi serta Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok tersebut, berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan, untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

Untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Sementara itu yang dimaksud Fungsi Hutan konservasi diantaranya adalah kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Namun Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus diantaranya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta religi dan budaya tapi dengan syarat tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Baca Juga :  Danramil 2120 Bersama Kapolsek Ciomas Ajak Camat Sambangi Warga Miskin

Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 juga diatur pada Pasal 50 bahwa Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan selain itu Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Dalam pasal tersebut juga Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan, 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Setiap orang dilarang juga membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-wenang, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.

Baca Juga :  Rempug Paripurna KTNA Kab. Bogor 2019 Akan Dihadiri 5 Kadis & Anggota Dewan Provinsi

Setiap orang dilarang juga mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Setiap Orang juga tidak diizinkan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan dan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Baca Juga :  Camat Gunungputri : Kantor Koramil 2105 Terbaik di Kab. Bogor

Sementara itu dalam Undang-Undang yang sama pada pasal 38 diatur Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Dalam Pasal tersebut juga tertulis Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka, selain itu Pemberian izin pinjam pakai berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 50 dan 38 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000. 000.000 tergantung dari Pasal dan Ayat yang dilanggar.(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *