2.661 views

Polemik Dua SK, TKSK & Pendamping PKH Jadi Bidak, Apa Mensos Tahu ?

Bogor, Jawa Barat

Ada kesengajaan dalam Polemik TKSK Vs Pendamping PKH, menilik yang Sebenarnya pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Sosial Nomor 11 Tahun 2018 pasal 33 ayat 6 yang pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT non- KPM PKH.

Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita kepada newskabarnegeri.com saat menghadiri Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlokasi di Wisma YPI, Ciawi, Bogor, Jawa Barat (5/4/2019)yang lalu. Dalam penyampaian nya “Kalo dia sebagai KPM BPNT Berarti yang mendampingi pendamping BPNT, TKSK, PSM dan lain sebagainya, kalau dia PKH maka yang mendampingi adalah Pendamping PKH,” kata Agus.

Baca Juga :  POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN SIAP DILAUNCHING



Agus Gumiwang juga memandang Pendamping PKH pastinya bukan TKSK, karena Pendamping PKH itu rekrutmennya khusus dan pelatihnya juga Khusus, selain itu TKSK sudah punya tugas yang juga berat, karena harus mengamati Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diwilayah tugasnya yang jumlahnya ada 26 Jenis di masyarakat. “TKSK yang kebetulan pendamping BPNT dia menangani BPNT, ada lagi pendamping PKH yang dididik secara khusus dan direkrut secara Khusus karena ada kreteria khusus,” pungkas Menteri Agus.

Baca Juga :  Jalin Senergitas PWRI Kabupaten Bogor Dan Kodim 0621

Namun berbeda dengan kenyataanya dengan di keluarkannya sertifikasi Bimbingan Pemantapan Pendampingan Bantuan Pangan yang di keluarkan bualan Februari 2018 oleh Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin terhadap TKSK, dianggap bahwa TKSK lah yang mendapatkan Bimbingan teknis Khusus BPNT.

Diperkuat lagi dengan di terbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan No. 09/ PFM.PFMPD/ KPTS/ 01/ 2018 yang diterbitkan pada 3 Januari 2018, didalamnya tertulis bahwa Menugaskan Pendamping Sosial dari unsur TKSK pada pelaksanaan BPNT dan Beras Sejahtera (Rastra) Wilayah 1.

Baca Juga :  RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KE 62 PRIMKOP KARTIKA SURYAKANCANA 0607 KOTA SUKABUMI TUTUP BUKU TAHUN 2018

Disamping itu Pendamaping PKH sendiri memiliki tugas mendampingi BPNT sesuai Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 4F/ SK/ LJS. JKS. TU/ 01/ 2019 yang diterbitkan pada 02 Januari 2019, yang didalamnya tertulis bahwa Pendamping PKH harus memastikan KPM memperoleh Bantuan Program Komplementer seperti BPNT/Rastra, KIS, KIP dan Bantuan Subsidi lainnya.

Dengan adanya hal tersebut munculnya potensi perselisihan kebijakan antara Pendamping PKH dan TKSK, sehingga ada kesan dalam satu kapal Dua nahkoda sehingga dikhawatirkan berdampak kepada keberlangsungan proses Program BPNT di Masyarakat.(Randi/Heri)

One thought on “Polemik Dua SK, TKSK & Pendamping PKH Jadi Bidak, Apa Mensos Tahu ?

  1. Sebenarnya Permensos 2018 sudah mengatur tentang yang melakukan pendampingan BPNT, adalah TKSK sehingga Pendamping PKH tidak perlu merasa khawatir… Karna Pendamping PKH masih harus fokus dengan melakukan tugas yg sangat penting dengan selalu melakukan ferifali… Terhadap KPM PKH. Setiap tahunnya…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *