TKSK VS Pendamping PKH Berujung Adu Penalti, Tanggung Jawab Siapa?

Bogor, Kabar Negeri

Dua Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 4F/ SK/ LJS. JKS. TU/ 01/ 2019 yang diterbitkan pada 02 Januari 2019 dan Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan No. 09/ PFM. PFMPD/ KPTS/ 01/ 2018 yang diterbitkan pada 3 Januari 2018 dinilai menjadi penyebab kisruhnya pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Ada kesan di sengaja atas Polemik ini, menikil yang Sebenarnya pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Sosial Nomor 11 Tahun 2018 pasal 33 ayat 6 yang pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program keluarga harapan(PKH),dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau pendamping sosial lainnya untuk Keluarga Penerima Mangfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunau (BPNT) non- KPM program keluarga harapan (PKH) .



Hal ini dipertegas oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlokasi di Wisma YPI, Ciawi, Bogor, Jawa Barat (5/4/2019). “Kalo dia sebagai KPM BPNT Berarti yang mendampingi pendamping BPNT, TKSK, PSM dan lain sebagainya, kalo dia PKH maka yang mendampingi adalah Pendamping PKH,” kata Agus.

Baca Juga :  Operasi Terpadu KTMDU, Ingatkan Warga Membayar Pajak Kendaraan

Agus Gumiwang juga memandang Pendamping PKH pastinya bukan TKSK, karena Pendamping PKH itu rekrutmennya khusus dan pelatihnya juga Khusus, selain itu TKSK sudah punya tugas yang juga berat, karena harus mengamati Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diwilayah tugasnya yang jumlahnya ada 26 Jenis di masyarakat. “TKSK yang kebetulan pendamping BPNT dia menangani BPNT, ada lagi pendamping PKH yang dididik secara khusus dan direkrut secara Khusus karena ada kreteria khusus,” pungkas Menteri Agus.

Namun dengan adanya SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang mewajibkan Pendamping PKH untuk mendampingi KPM BPNT PKH, SK Direkrur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan yang mewajibkan TKSK mendampingi KPM non PKH, ternyata berpotensi menimbulkan perselisihan antara Pendamping PKH dan TKSK.

Polemik itu muncul dinilai karena adanya mafia-mafia Kartel yang masuk sehingga membatasi suplai dan kompetisi dalam pasar bebas program BPNT, di Kabupaten Bogor didapati ada 3 perusahaan yang diduga memonopoli pasar bebas BPNT.

Tiga perusahaan yang diduga memonopoli pasar bebas BPNT di Kabupaten Bogor diantaranya adalah PT. Wira Karya, PT. Bakti Karya dan PT AAM Prima Arta, yang belakangan diketahui bahwa ketiga perusahaan tersebut ditetapkan sebagai supplier melalui Rapat atau Pertemuan 40 orang TKSK yang juga sebagai Pendamping KPM Non PKH sesuai SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan No. 09/ PFM. PFMPD/ KPTS/ 01/ 2018, meski pada kenyataannya di Kabupaten Bogor seluruh KPM BPNT di dampingi oleh TKSK.

Baca Juga :  Maknai Ramadhan Polsek Dramaga Gelar Tarling

“Saya gak paham banget sih kalo ke situ, yang intinya saya mengikuti pada saat itu, yang terbanyak ke PT. AAM karena disitu salah satu teman-teman membaca dulu kronologisnya PT. AAM, ternyata PT. AAM ini di Kementrian Sosial itu paling bagus dan sudah mendapatkan penghargaan, yang tentunya kita tertarik. Dari Dinas Sosial sendiri tidak ada yang merekomendasikan PT. AAM,” kata Yoyoh, Kamis (18/07/2019).

Hal ini memicu Pendamping PKH yang juga memiliki kewajiban mendampingi KPM BPNT PKH berdasarkan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 4F/ SK/ LJS. JKS. TU/ 01/ 2019 melakukan penyaluran di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kepada 1600 KPM BPNT PKH, yang mana PT Indonufood Indonesia sebagai suppliernya.

“Itu sudah jelas bahwa Pendamping PKH itu menangani BPNT yang PKH, kita disini memfasilitasi untuk penyaluran bantuan sosial ini sampai kepada masyarakat,” tutur Ratna, Koordintor Pendamping PKH Kecamatan Ciawi, Selasa (16/07/2019) saat berlangsungnya pendistribusian BPNT PKH.

Menanggapi hal itu untuk mengakhiri perselisian tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Edaran No. 460/ 1289/ LINJAMSOS/ 2019 yang berisi, penegasan bahwa Pendamping BPNT Non PKH adalah TKSK dan Pendamping BPNT PKH adalah Pendamping PKH.

Baca Juga :  Siswa SMP Negeri 2 Tamansari Gondol 2 Medali Sekaligus

Disamping itu meski sama-sama mengklaim menyalurkan beras berkualitas Premium namun berat beras perkarung, antara penyaluran BPNT PKH dan Non PKH ternyata berbeda, dari pengamatan saat penyaluran Untuk Beras BPNT PKH pada Selasa (16/07/2019) beratnya 10 Kg/Karung sedangkan untuk BPNT Non PKH yang disalurkan pada Senin (22/07/2019) beratnya 9 Kg/Karung.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras ditetapkan bahwa Harga Eceran Tertinggi Beras Premium untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan adalah Rp. 12.800/Kg.

Sementara harga pasaran Beras Premium per Juli 2019 menyentuh harga Rp. 12.402/Kg, Disamping itu diketahui bersama bahwa bantuan yang seharusnya didapat KPM BPNT sesuai Permensos Nomor 11 Tahun 2018 adalah Rp. 110.000 per KPM setiap bulannya.

Mengakhiri Polemik Tersebut Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi ZA Dulung menyampaikan bahwa di daerah lain pun terjadi hal serupa, Untuk itu Kementerian Sosial RI mempersiapkan mekanisme baru, yang standar seluruh Indonesia untuk 2019. “Sudah ada surat edaran Menteri Sosial RI No. 01/MS/K/07/2019 untuk menggunakan Beras Bulog,” kata Andi. (Randi/Heri)

One thought on “TKSK VS Pendamping PKH Berujung Adu Penalti, Tanggung Jawab Siapa?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *