Klinik DR Mairunzi 12 Tahun Beroprasional Tanpa Izin

Bogor, Kabar Negeri

Klinik DR Mairunzi yang berada di wilayah Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ternyata sejak berdiri pada tahun 2007, klinik tersebut mengalami kesulitan dalam mengurus izin, sehingga klinik tersebut beroperasional tanpa izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Hal tersebut dibenarkan oleh pemilik Klinik, DR Mairunzi dirinya merasa saat ini usahanya adalah Praktek Bersama namun untuk Izin Klinik masih dalam proses pengurusan. “Yang ngurus ada namanya Bu Endang, PTnya atas nama PT. Azizah Medika,” katanya, Kamis (20/06/2019)



Mairunzi juga merasa bahwa dari Kecamatan setempat tidak ada yang menfasilitasi, pernah dirinya mengurus sendiri untuk izin itu dengan diwakili Istrinya untuk mengurus IPPT dan sebagainya. “Namun saat sampai, kita dilempar bolak balik, sehingga kita harus orang dinas sendiri yang ngurus, Bu Endang ini dari orang dinas sendiri dari Dinas Kesehatan,” ujarnya.

“Tapi untuk izin praktek dokter, izin praktek dokter itu kita ngurus sendiri dan alhamdulilah di Bogor itu Koperatif dan tidak ada biaya apa pun, untuk SIP,” lanjut Mairunzi.

Untuk IMB dirinya juga mengaku masih dalam pengurusan, pada awal dirinya mengaku kesulitan, dirinya juga menyampaikan jadi tujuannya sebagai dokter spesialis, yang sudah tidak kerja lagi di Klinik tersebut, tentu tidak bisa memasang namanya di plang, “artinya kalo nama saya tidak terpasang disitu orang tidak tahu ini punya siapa,” ujarnya.

Baca Juga :  PRAJURIT YONIF 315/GARUDA BERSAMA WALIKOTA BOGOR BERSIHKAN SUNGAI CILIWUNG

“Jadi kata Dinas itu ngurus Klinik itu susah memang setelah saya jajal itu susah, setelah saya jalani itu susah karena waktu itu Istri saya waktu senggang dia ngurus, usul dari dinas sendiri dokter Gigi Triwahyuni dulu Ketua Dinkes yang lama ya, sekitar 2009 karena saya sekolah, ‘dokter silahkan dokter bikin izin praktek dokter yang menggantikan yang penting ada izinnya’,” katanya menirukan.

Dirinya juga mengaku selam sekolah sampai dirinya selesai, dirinya sadar setelah selesai tentu dirinya harus memiliki izin operasional, namun karena sekarang untuk mendirikan klinik harus memiliki PT, jadi baru dua tahun belakangan dirinya mengurus izin, namun untuk pengurusan kliniknya hingga kini tak kunjung selesai.

“Ini Indonesia, kan niat saya baik nih, saya ingin sesuatu yang legal, saya urus sendiri, oh ini lahan basah lah, oh ini lah, loh ini bangunan udah dari tahun berapa,” keluhnya.

Baca Juga :  Cucu Samsu : Mau Tak Mau Desa Harus Ambil Peran di Dunia IT

Disamping itu salah satu Karyawan Klinik DR Mairunzi, Iman yang bekerja dibagian Obat mengakui bahwa dirinya masih kuliah dan belum mendapatkan legalitas sebagai apoteker. “Saya di bagian obat belakang, sebetulnya saya masih kuliah, saya kerja di sini dan kuliahnya ngambil kelas karyawan,” katanya, Kamis (20/06/2019)

Terkait pengadaan Obat di Klinik tersebut Iman menjelaskan bahawa untuk obat dibeli di Apotik di wilayah Pramuka Jakarta Timur, “di sana ada banyak Apotik kita ambil obatnya dari banyak Apotik, tidak hanya satu, disini dilist dulu terus dibeli di beberapa Apotik, terus dibawa pake mobil ke sini,” jelasnya.

Disamping itu Kasi Verifikasi Administrasi Bidang Perizinan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Teguh Sugiarto menyampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Usaha dibidang Kesehatan para pelaku usaha harus memiliki izin Operasional dan izin praktek serta izin tenaga kesehatan yang lain.

“Di Klinik itu bukan hanya Kliniknya saja yang harus memiliki izin, tempatnya juga harus memiliki izin untuk berpraktek, orangnya pun harus, Dokternya harus punya Surat Izin Praktek Dokter dari kita, SIP Dokter, Perawat, Bidannya dan tenaga Farmasinya, Apotekernya,” katanya, Kamis (20/06/2019).

Baca Juga :  Bupati & Wakil Bupati Bogor Dilantik, Ridwan Kamil Minta Daftar 50 ASN

Terkait pernyataan DR Mairunzi bahwa kegiatan di Kliniknya adalah Praktek Bersama, Teguh berpendapat bahwa Praktek Bersama tersebut tidak ada dalam aturan perizinan, “Tidak disebutkan dalam aturan namanya Praktek Bersama, bagai mana Izinnya Praktek Bersama, gak ada izin yang namanya Praktek Bersama mah,” katanya.

Teguh Sugiarto juga menyampaikan bahwa pihak DPMPTSP sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk apapun untuk mendorong para pengusaha maupun pelaku Medis untuk melakukan perizinan dengan baik, salah satunya upaya jemput bola yang di laksanakan mulai per Januari 2019 di beberapa Rumah Sakit diantaranya, RS Ciawi, RS Medika Dramaga, RS. Cileungsi dan RS. Cibinong.

“Hal ini kita lakukan agar masyarakat atau pelaku usaha dibidang Medis bisa melakukan yang namanya perizinan, baik perizinan perusahannya atau lembaganya dan orangnya juga, sehari 35 izin kita keluarkan, dengan sehari selesai,” pungkasnya. (Randi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *